Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Regulator Keuangan Asia Berkumpul Bahas Fintech

Kamis 11 Oct 2018 18:15 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Dwi Murdaningsih

Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI Perry Warjiyo  dalam peluncuran Bali Fintech Agenda di Nusa Dua, Bali pada Kamis (11/10)

Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran Bali Fintech Agenda di Nusa Dua, Bali pada Kamis (11/10)

Foto: Republika/Ahmad Fikri Noor
Fintech bisa memperluas jangkauan keuangan, tapi juga memiliki banyak risiko.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Para pembuat kebijakan di Asia perlu memperkuat kerja sama guna memanfaatkan potensi teknologi finansial atau fintech bagi pertumbuhan inklusif. Banyak isu yang dibahas dalam pertemuan ini.

Beberapa hal yang dibahas antara lain tantangan yang ditimbulkan fintech. Teknologi baru seperti mobile banking, big data, dan jaringan transfer peer-to-peer telah memperluas jangkauan layanan keuangan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau tidak terjangkau bank, sehingga meningkatkan pendapatan dan standar hidup.

Kendati begitu, fintech juga membawa risiko penipuan siber, keamanan data, dan pembobolan privasi. Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden Asia Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan, teknologi keuangan baru yang menyebar dengan begitu cepat adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk inklusi keuangan.

“Kita harus mendorong lingkungan yang memungkinkan teknologinya berkembang serta memperkuat kerja sama kawasan guna membangun standar peraturan dan sistem pengawasan yang harmonis demi mencegah pencucian uang internasional, pendanaan teroris, dan kejahatan siber," ujar Takehiko di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Kamis (11/10).

Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Junhong Chang mengatakan, teknologi adalah pemberdaya yang menghubungkan perekonomian dan sistem keuangan, yang tak hanya menyebarkan manfaat, tetapi juga risiko yang melintasi batas negara.

"Mengingat pesatnya pertumbuhan perekonomian di Asia Timur, para pembuat kebijakan perlu memahami dan mengelola dampak teknologi di dalam sistem keuangan kita demi mempertahankan stabilitas keuangan.” kata Junhong Chang.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menilai bahwa Asia, termasuk Indonesia, merupakan tempat ideal bagi teknologi finansial untuk berkembang.

Indonesia memiliki lebih dari seperempat juta masyarakat yang tersebar di ribuan pulau, menunggu untuk terintegrasi dengan teknologi baru, struktur demografi muda, dengan semangat untuk memasuki dunia digital masa depan.

"Lebih dari 50 juta UMKM yang tak sabar menanti untuk terlibat dalam e-commerce, lalu masyarakat baru yang didorong oleh kelompok kelas menengah yang dinamis dan demokratis, yang memandang ekonomi digital sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, seperti layaknya evolusi," kata Mirza.

Meskipun Asia mengalami pertumbuhan perekonomian yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan masih tertinggal di sejumlah negara. Kurang dari 27 persen orang dewasa di kawasan Asia yang sedang berkembang sudah memiliki rekening bank, jauh di bawah median global sebesar 38 persen.

Sementara itu, hanya 84 persen dari perusahaan di kawasan ini sudah memiliki rekening giro atau tabungan, setara dengan Afrika tetapi ketinggalan dari Amerika Latin yang mencapai 89 persen dan 92 persen di emerging Europe (kawasan Eropa Tengah dan Timur).

Inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi keuangan, dengan meningkatkan literasi keuangan, serta dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan digital.

Peraturan untuk mencegah kegiatan ilegal, meningkatkan keamanan siber, dan melindungi hak dan privasi konsumen, juga akan membangun keyakinan terhadap teknologi keuangan yang baru.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA