Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Pemerintah Minta Pemda Permudah Izin Bangun Jargas

Rabu 13 Mar 2019 19:35 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda

Ego Syahrial - Sekjen ESDM

Ego Syahrial - Sekjen ESDM

Foto: Republika/ Wihdan
Kerja sama pemerintah pusat dan daerah membuat proyek jargas segera terealisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada 18 Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bisa membantu pemerintah dalam mempermudah proses pembangunan Jaringan Gas (Jargas) untuk Rumah Tangga. Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, berharap dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah proyek pembangunan argas bisa segera terealisasi.

Ego menjelaskan pada tahun ini pemerintah akan menambah jaringan gas di 18 wilayah sebanyak 78 ribu sambungan rumah tangga. Ego menjelaskan sambungan tersebut untuk mengebut target sebanyak 463 ribu sambungan.

"Dengan kerja sama ini maka harapannya adalah mohon Pemda bisa membantu proses perizinan dari pembangunan ini. Beberapa tahun ini kendala di lapangan adalah masalah sosial. Tanpa ada support Pemda maka nggak akan jadi," ujar Ego di Hotel Grand Sahid, Rabu (13/3).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, juga menjelaskan meski saat ini proyek pembangunan jargas dikomandoi oleh Pemerintah melalui penugasan kepada Pertamina dan PGN, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila daerah juga hendak membangun Jargas.

Hanya saja, kata Djoksis rencana pembangunan jargas secara mandiri yang dilakukan Pemda harapnya juga bisa berkordinasi dengan pemerintah pusat agar operasionalnya bisa terintegrasi.

"Pembangunan ini didampingi oleh Pertamina Persero melalui PGN. Program ini perlu didukung oleh pemerintah setempat," ujar Djoko dilokasi yang sama.

Menanggapi hal tersebut, beberapa kepala daerah menyatakan kesanggupannya dalam mendukung program Jargas ini. Sebab, selain karena kebutuhan masyarakat beberapa wilayah juga sudah membangun Jargas melalui BUMD dan memakai dana APBD.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menjelaskan pihaknya akan membantu pemerintah pusat untuk mempermudah perizinan lahan. Ia juga menjelaskan pemerintah daerah akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sebab kami sadar bahwa dengan jargas penghematannya bisa mencapai 200 persen dibandingkan memakai elpiji," ujar Harno dilokasi yang sama.

Harno juga merinci, saat ini Palembang merupakan salah satu daerah yang sudah membangun jaringan gas secara mandiri. Pemerintah Daerah bersama BUMD sudah membangun 6.700 sambungan rumah tangga. Rencananya, 2019 ini Pemerintah Daerah akan menambah 1.000 sambungan lagi.

"Sekarang ini tahun kita anggarkan Rp 21 miliar untuk tambah 1.000 sambungan. Makanya kami juga harap soal jargas, nanti semoga bisa kerjasamakan dengan BUMD kita. Jadi pengelolaannya bisa bareng-bareng. Ada 514 ribu sambungan yang kami butuhkan," ujar Harno.

Bupati Banggai, Herwin Yetim, pun juga mengatakan jaringan gas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat saat ini. Sebab, meski sudah ada elpiji bersubsidi, melalui jargas harapannya masyarakat bisa jauh lebih hemat karena harga jargas yang lebih murah.

Herwin juga mengatakan lokasi Banggai sendiri pun dekat dengan sumur dan fasilitas gas. Selama ini ada sekitar 415 mmscfd yang berasal dari Lapangan Senoro dan Matindok. Selama ini pemanfataan gas untuk ekspor gas ke jepang dan pembangunan pabrik amoniak dan PLN. 

"Ada satu keinginan kami, untuk dapat jatah pengelolaan gas. Adanya pembagian bagi hasil atas kekayaan gas sangat lumayan," ujar Herwin.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA