Thursday, 14 Rajab 1440 / 21 March 2019

Thursday, 14 Rajab 1440 / 21 March 2019

Pakar: Kedua Capres Perlu Prioritaskan Isu Energi Terbarukan

Sabtu 16 Feb 2019 04:45 WIB

Red: Bayu Hermawan

Presiden Jokowi bertemu Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi bertemu Prabowo Subianto.

Foto: AP Photo
Isu tersebut perlu diangkat karena cadangan minyak bumi di Indonesia telah menipis.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi berpendapat bahwa kedua calon presiden perlu memprioritaskan mengangkat isu pengembangan energi baru terbarukan secara spesifik dalam debat capres mendatang. Isu pengembangan energi baru terbarukan perlu diangkat karena cadangan minyak bumi di Indonesia telah menipis.

"Siapapun nantinya yang terpilih sebagai presiden  harus bisa mengubah paradigma dalam pemanfaatan energi yakni dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT)," kata Fahmi saat ditemui di University Club, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (16/2).

Menurut Fahmi, isu tentang pengembangan EBT perlu ditonjolkan karena volume cadangan minyak bumi di Indonesia telah menipis. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cadangan minyak dalam negeri hanya tersisa hingga 2030 dengan asumsi produksi 800.000 barel per hari tanpa adanya temuan cadangan baru.

"Penurunan produksi minyak bumi juga telah terlihat sejak 2006, sedangkan konsumsi minyak kita juga terus meningkat sehingga tidak bisa dihindari lagi cadangan tadi akan menipis," katanya.

Oleh sebab itu, kata Fahmi, paradigma pemanfaatan energi perlu segera beralih mengingat sumber EBT di Indonesia masih melimpah ruah, mulai dari tenaga angin, tenaga matahari, hingga panas bumi. Meski demikian, menurutnya, masih ada kendala yang perlu dituntaskan dalam pengembangan EBT yakni masih mahalnya harga keekonomian EBT yang masih di atas harga energi fosil.

"Harga keekonomian EBT yang lebih mahal membuat tidak banyak investor yang berani berspekulasi menanamkan modal pada sektor itu," kata dia.

Untuk itu, kata dia, jika ingin serius mengembangkan sektor itu, pemerintah mendatang perlu menyiapkan insentif fiskal mulai seperti penghapusan pajak penjualan, serta penghapusan pajak impor peralatan. "Di satu sisi Kemenkeu akan kehilangan pendapatan dari pajak ini tetapi kehilangan itu tidak lebih besar dari kepentingan yang lebih besar yakni pengembangan EBT," katanya.

Hingga saat ini, ia menilai kedua calon presiden belum menonjolkan visi yang spesifik mengenai pengembangan energi untuk menuju Pilpres 2019. "Pihak calon petahana memang telah merealisasikan program pengembangan EBT, namun masih dibutuhkan akselerasi," ucapnya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA