Minggu, 19 Jumadil Akhir 1440 / 24 Februari 2019

Minggu, 19 Jumadil Akhir 1440 / 24 Februari 2019

1.040 UMKM di Palu Terdampak Bencana

Kamis 17 Jan 2019 23:13 WIB

Red: Gita Amanda

Petugas menggunakan alat berat  untuk meratakan sisa reruntuhan puing Jembatan Palu IV atau Jembatan Ponulele, Palu, Sulawesi Tengah paska gempa dan tsunami, Kamis (8/11).

Petugas menggunakan alat berat untuk meratakan sisa reruntuhan puing Jembatan Palu IV atau Jembatan Ponulele, Palu, Sulawesi Tengah paska gempa dan tsunami, Kamis (8/11).

Foto: Republika/Dea Alvi Soraya
Sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan pemulihan bidang ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palu mencatat 1.040 UMKM di wilayah itu terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuIfaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Dinas Koperasidan UMKM Palu mengupayakan para pelaku UMKM yang terdampak mendapat bantuan.

"Kami upayakan mereka akan mendapat bantuan sebagai stimulan agar bangkit lagi dan berkembang," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Palu, Setyo Susanto dihubungi di Palu, Kamis.

Setyo menjelaskan saat ini pihaknya sudah menyusun rencana aksi pemulihan untuk jangkan pendek terhitung mulai 2019-2021. Data usaha terdampak itu, kata dia, berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan instansinya. Usaha itu dinyatakan layak mendapat bantuan sebagai stimulan untuk merintis kembali usaha mereka.

Setyo menjelaskan pada tahun 2019, pihaknya lebih memfokuskan untuk penyediaan peralatan dan bahan baku bagi pelaku usaha kecil yang terdampak bencana sesuai data yang diterima. Rencana aksi itu dilakukan serentak, mulai dari pemulihan di bidang sosial, infrastruktur dan ekonomi.

"Bantuan atau stimulan itu bukan berbentuk uang melainkan barang," ujarnya.

Setyo mengatakan selama proses pemenuhan kebutuhan pelaku usaha ke depan, pihaknya dibantu lembaga maupun relawan yang peduli terhadap UMKM. Menurut Setyo, sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan pemulihan bidang ekonomi di sektor usaha kecil, sebanyak 300 unit fasilitas usaha kepada pelaku UMKM, baik dari pemerintah pusat melalu Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Kota Surabaya, termasuk komunitas kerukunan keluarga Tionghoa.

"Selain pemenuhan peralatan dan bahan baku, tahun ini kami juga melakukan pendampingan produksi," kata Setyo.

Ia menyebutkan 1.040 UMKM terdampak, tidak semua dari mereka yang tidak bisa melanjutkan usahanya secara mandiri. Prioritas tahap awal, mereka yang betul-betul kehilangan modal dan tempat usaha. Sementara, mereka yang masih bisa menjalankan usaha dengan dana seadanya, akan dimasukan untuk segmen berikutnya.

Selain itu, pendampingan pemulihan jangka pendek juga akan melibatkan koperasi, sebagai mitra pemerintah untuk pemasaran produk olahan UMKM agar kegiatan usaha tidak terhambat. "Semua harus berkesinambungan, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga pada tahun 2021, usaha yang mereka rintis bisa berjalan stabil dan mandiri," kata Setyo.

Sumber : antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA