Minggu, 9 Rabiul Akhir 1440 / 16 Desember 2018

Minggu, 9 Rabiul Akhir 1440 / 16 Desember 2018

Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap Diyakini Tercapai

Kamis 27 Sep 2018 22:16 WIB

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Esthi Maharani

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Foto: Antara/Idhad Zakaria
Saat ini AESI fokus menggencarkan GNSSA di ibu kota

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) optimistis Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) tercapai hingga 2025. Ini merupakan program mendorong dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) fotovoltaik atap di perumahan, fasilitas umum, perkantoran pemerintah, bangunan, dan kompleks industri hingga mencapai orde gigawatt (GW).

Ketua Umum AESI, Andhika Prastawa mencontohkan jumlah pelanggan PLN di Jakarta yang memasang fotovoltaik atap hingga Maret 2018 sudah mencapai 400 pelanggan dengan pertumbuhan rata-rata 200 pelanggan per tahun. Sebagian besar mereka adalah pelanggan rumah tangga.

"Kami dari asosiasi terus mendorong dan mempercepat kenaikannya dari 200 pelanggan menjadi 500 pelanggan per tahun," kata Andhika dijumpai Republika dalam diskusi publik 'Matahari untuk Bali' di Rumah Sanur Creative Hub, Denpasar, Kamis (27/9).

Saat ini AESI fokus menggencarkan GNSSA di ibu kota. Ini karena ekosistem energi surya lebih tepat dimulai dari kota-kota besar yang relatif padat penduduk dan padat industri.

Andhika mengakui kurangnya minat publik untuk menginstalasi teknologi PLTS fotovoltaik atap atau PV rooftop ini disebabkan banyak faktor. Pertama, ketersediaan informasi dan tingkat kesadaran publik terhadap aplikasi teknologi ini masih rendah.

Kedua, total biaya investasi skala kecil relatif mahal, berkisar Rp 16-20 juta per kilo watt peak (kWp). Jangka waktu balik modalnya berkisar delapan hingga 10 tahun.

Ketiga, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih memberlakukan biaya paralel untuk pemasangan sistem di atas 30 KWp. Ini yang membuat pelaku industri enggan mengaplikasikan teknologi ini di bangunan komersial dan industri. Keempat, ketersediaan KWh exim meter dari PLN masih kurang.

Kepala Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Terbarukan di Kementerian ESDM, Martha Relitha menerangkan potensi energi surya di Indonesia mencapai 207,8 GWp. Namun, realisasinya masih 0,02 persen atau 0,090 GWp.

"Pemerintah menargetkan 23 persen bauran energi listrik pada 2025 berasal dari energi baru dan terbarukan atau setara 45 GW. Dari jumlah tersebut, sebesar 6,5 GW berasal dari energi surya," kata Martha kepada Republika.

Martha optimistis target 6,5 GW energi surya tercapai dalam kurun waktu tujuh tahun ke depan. Sampai saat ini capaiannya sudah 11 persen.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sampai saat ini telah membangun 630 unit PLTS dengan berbagai kapasitas. Martha mengatakan Bali saat ini memiliki tiga unit PLTS dengan kapasitas satu MW di Bangli, serta 1 MW dan 20 kW di Karangasem.

PLTS Bangli telah beroperasi akhir tahun lalu. Dua sisanya masih diharapkan beroperasi komersial tak lama lagi setelah pemerintah daerah selesai membentuk perusahaan daerah (perusda) sebagai badan usaha yang mengelolanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES