Sabtu, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 Desember 2018

Sabtu, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 Desember 2018

Energi Terbarukan di Sumut Jadi Potensi Ekonomi

Jumat 10 Agu 2018 09:14 WIB

Red: EH Ismail

Sejumlah petani menggarap lahan sawahnya dengan latar belakang proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Ekspansi Fase 2, 1x1.000 Megawatt di Desa Karangkandri, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (24/4).

Sejumlah petani menggarap lahan sawahnya dengan latar belakang proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Ekspansi Fase 2, 1x1.000 Megawatt di Desa Karangkandri, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (24/4).

Foto: ANTARA FOTO
Sumber daya alam di Sumut belum dikelola secara optimal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Investasi pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan merupakan kebutuhan mendesak Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti tenaga bayu, air, dan panas bumi, sangat bermanfaat untuk memacu investasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Andiwiana menyatakan, potensi energi baru dan terbarukan di Sumatra Utara sangat besar. Jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal bisa menjadi potensi ekonomi. Bank Indonesia, kata Andiwiana, berusaha menjadi inisiator untuk terciptanya diskusi-diskusi guna menyingkronkan program-program itu. Dia optimistis, potensi energi di Sumut saat ini sangat mencukupi.

"Bisa jadi sumber ekonomi. Tetapi ya itu, kita perlu duduk bersama, berbagai pihak. Melihat bagaimana yang terbaik untuk Sumatra Utara," kata Andiwiana dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.

Andiwiana menambahkan, sumber daya yang ada saat ini belum dikelola secara optimal. Misalnya Sungai Asahan yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Selain itu, terdapat geothermal dan sumber-sumber lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumewa, berharap pembangunan PLTA Batang Toru  segera berjalan bila seluruh perizinan sudah diperoleh. Sumut dinilainya salah satu daerah yang pertumbuhan listriknya terus berkembang, sehingga sangat butuh pembangkit baru.

“Sumatra Utara kebutuhan listriknya naik setiap tahun 7-8 persen. Jadi PLTA ini seharusnya bisa memenuhi beban puncak untuk wilayah Sumatera bagian Utara,” kata Fabby, Kamis (9/8).

Fabby mendukung proyek ini dan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengerjaannya. Fabby yakin dalam proyek besar, pemerintah pasti sudah memikirkan seluruh aspek pendukung, di antaranya ada kajian dampak lingkungan, studi amdal dan lainnya, termasuk status lahan yang menjadi titik pembangunan PLTA Batang Toru berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sendiri ketika Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat dan DPRD Sumut, 31 Juli 2018, memastikan sudah mendapat izin yang dibutuhkan, mulai dari izin lokasi dari Pemkab Tapanuli Selatan hingga izin prinsip penanaman modal.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai PLTA Batang Toru contoh proyek yang memanfaatkan kekayaan alam. Dia mendorong pemerintah untuk terus berkreasi mengelola kekayaan alam dengan baik agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat.

“Kita bersyukur Indonesia dianugerahi kekayaan alam dengan energi yang begitu luar biasa. PLTA Batang Toru ini salah satu contoh pengelolaan kekayaan alam yang baik,” kata Gus, Kamis (9/8).

Irawan mengatakan, energi listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar dan bentuk peradaban manusia modern. Ia menegaskan komisinya di DPR RI mendukung sepenuhnya pengerjaan PLTA Batang Toru karena kebutuhan listrik akan terus mengalami perkembangan. Hal mendasar dari dukungan ini karena PLTA Batang Toru menggunakan tenaga air yang ramah lingkungan. Konsep ini memberikan dampak positif pada pengurangan emisi karbon 1,6 megaton per tahun sesuai Piagam Paris 2015.

Menurutnya memang sudah sepantasnya Indonesia meninggalkan pola lama seperti mengandalkan solar dan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain berbiaya mahal, kedua bahan bakar itu menyebabkan kualitas udara tidak sehat. “Cadangan minyak kita tinggal sepuluh tahun lagi. Jadi memang harus beralih ke air atau panas bumi (geothermal),” lanjutnya.

Politisi Gerindra ini terus mendorong pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan eksplorasi kekayaan alam secara maksimal. Karena menurut dia, kinerja pemerintah terbilang terlambat karena faktanya Sumut memiliki potensi listrik dari air dan panas bumi sebesar 2.300 MW.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES