Kamis, 5 Zulhijjah 1439 / 16 Agustus 2018

Kamis, 5 Zulhijjah 1439 / 16 Agustus 2018

Kenaikan Belanja Subsidi Dinilai Wajar

Rabu 18 Juli 2018 14:55 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Teguh Firmansyah

Realisasi Subsidi BBM. Petugas mengisi BBM subsidi solar di SPBU COCO Pertamina, Selasa (16/1).

Realisasi Subsidi BBM. Petugas mengisi BBM subsidi solar di SPBU COCO Pertamina, Selasa (16/1).

Foto: Republika/ Wihdan
Asumsi makro mengalami perubahan karena kondisi eksternal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menilai naiknya subsidi energi pada APBN 2019 mendatang memang wajar. Hal ini kata Herman dikarenakan asumsi makro yang juga berubah, seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Herman menjelaskan Indonesian Crude Price (ICP) naik dari 48 dolar AS per barel (apbn 2018) menjadi rata-rata 66 dolar AS per barel, capaian Lifting minyak rata-rata 750 ribu barel/hari dari asumsi APBN 2018 sebesar 800 ribu barel/hari.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah dari Rp 13.400 per dolar AS pada 2018 saat ini sudah Rp 14.300 per dolar AS. "Pertumbuhan ekonomi konon dikoreksi dari 5,4 persen di asumsi apbn 2018 mebjadi 5,1 persen. Jadi, dengan perubahan asumsi ekonomi makro maka sudah pasti akan mempengaruhi postur APBN," ujar Herman kepada Republika.co.id, Rabu (18/7).

Baca juga, Pemerintah Prediksi Belanja Subsidi Energi Bengkak 73 Persen.

Herman menjelaskan dengan kondisi seperti itu, maka wajar jika subsidi energi membengkak. Hanya saja, kata Herman, dengan skema windfall yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, membuat dalam penganggaran perlu diperhitungkan juga cadangan fiskal dan kemampuan BUMN yang mendapat porsi subsidi terbesar seperti PLN dan Pertamina.

"Namun pula apakah cash flow pertamina dan PLN siap dengan situasi ini?," ujar Herman.

Herman menjelaskan untuk kasus seperti saat ini dalam penganggaran APBN ada dana cadangan fiskal, kalau mencukupi dapat dipakai. Namun jika cadangan fiskal tidak memadai maka bisa menggunakan mekanisme kurang bayar yang dibayar pada tahun anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan ada lonjakan belanja subsidi energi sebesar Rp 69 triliun pada akhir tahun anggaran 2018. Kelebihan belanja itu untuk mendukung pelaksanaan kinerja PT Pertamina dan PT PLN.

"Subsidi energi ini untuk mendukung Pertamina yang melakukan stabilisasi harga BBM dan PLN yang melaksanakan elektrifikasi di desa," kata Sri Mulyani kemarin.

Realisasi penyaluran subsidi energi pada semester pertama 2018 mencapai Rp 59,5 triliun atau 63 persen dari pagu anggaran. Dengan adanya proyeksi kenaikan penyaluran subsidi energi maka total proyeksi belanja untuk subsidi adalah Rp 228,1 triliun. Sementara, total belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.217,2 triliun atau 99,8 persen dari pagu belanja Rp 2.220,7 triliun.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Jembatan Rubuh di Italia, Puluhan Tewas

Rabu , 15 Agustus 2018, 23:34 WIB