Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Negara Berkembang Perlu Reformasi Struktural Ekonomi

Jumat 04 Oct 2013 14:18 WIB

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Nidia Zuraya

Pertumbuhan Ekonomi (ilustrasi)

Pertumbuhan Ekonomi (ilustrasi)

Foto: Republika/Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Negara-negara berkembang kini dikhawatirkan mengalami perlambatan ekonomi akibat pergeseran penurunan pertumbuhan dari negara maju, termasuk Cina dan India. Co-Chairman Pacific Economic Cooperation Council (PECC), Don Campbell menyatankan negara-negara berkembang membutuhkan reformasi struktural ekonomi sambil terus melakukan integrasi ekonomi dengan negara lain di wilayah Asia Pasifik.

Hasil studi PECC menunjukkan kesenjangan pembangunan di negara berkembang kian melebar. Sebagai perbandingan, negara-negara anggota Trans Pacific Partnership (TPP) berpotensi meningkatkan keuntungan pendapatan domestik bruto (PDB) global hingga 233 miliar dolar AS, kemudian negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mampu meningkatkan keuntungan PDB global hingga 644 miliar dolar AS.

Negara anggota TPP adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan terakhir Jepang. Sedangkan negara anggota RCEP adalah 10 negara ASEAN plus Australia, Cina, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru.

"Supaya negara-negara berkembang benar-benar mendapatkan keuntungan dari integrasi ekonomi regional ini, kendala-kendala pasokan seperti di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar (air, listrik, dan sanitasi) perlu diperbaiki," kata Campbell di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10).

Hasil survei terhadap 560 pemimpin dunia di level regional menunjukkan sebanyak 60 persen responden menyatakan pertumbuhan ekonomi Cina yang merupakan terbesar di Asia akan tetap lemah hingga 12 bulan ke depan. Ini berbeda dengan 55,4 persen responden yang optimistik jika ekonomi Jepang akan menguat. Keyakinan untuk Jepang ini lebih tinggi dibandingkan 19,9 persen survei tahun lalu.

Dalam rangka melakukan reformasi struktural tersebut, sebanyak 74 persen responden setuju bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi akan mendatangkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Institusi negara yang kuat dibutuhkan untuk memastikan bahwa integrasi ekonomi dalam banyak perjanjian perdagangan misalnya, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Co-Chairman PECC lainnya, Jusuf Wanandi mengatakan responden telah memilih lima isu teratas yang perlu menjadi pokok bahasan dalam APEC Leaders Meeting pada 5-8 Oktober nanti. Inisiatif integrasi ekonomi regional menduduki puncak teratas. Empat lainnya adalah strategi pertumbuhan negara-negara anggota APEC, memerangi korupsi, mencapai tujuan Bogor Goals dalam hal perdagangan bebas dan investasi terbuka, serta mengurangi ketidaksetaraan pendapatan ekonomi di wilayah Asia Pasifik.

"Responden menilai tiga integrasi ekonomi yang paling disukai dan diharapkan dalam tiga tahun terakhir ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, TPP, dan Pacific Alliance," ujar Jusuf.

Jusuf menambahkan perjanjian perdagangan regional tidak akan menyelesaikan masalah dan hambatan perdagangan di Asia Pasifik. Dia menilai APEC harus bergerak di jalur multilateral.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA