Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Presiden Undang Akademisi Bahas Aksi Usai KTT OKI

Rabu 16 Mar 2016 13:38 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Achmad Syalaby

Presiden Joko Widodo memberkan sambutannya saat persmian secara simbolik 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) di Indonesia di Kawasan Industri Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (9/3).

Presiden Joko Widodo memberkan sambutannya saat persmian secara simbolik 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) di Indonesia di Kawasan Industri Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (9/3).

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --   Presiden Joko Widodo memanggil beberapa akademisi dan pakar politik internasional dari ormas Islam ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/3) pukul 10.00 WIB. Diundangnya para pakar ini untuk meminta pandangan terkait langkah selanjutnya pasca digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (KTT LB OKI) pekan lalu. 

Pengamat Politik Timur Tengah, Abdul Muta'ali yang mewakili Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan, Presiden Jokowi mengundang beberapa pengamat perwakilan dari ormas Islam terkait aksi pasca KTT LB OKI awal Maret lalu. "Saya dipanggil ke istana mewakili NU, presiden ingin membicarakan terkait action dan isu yang berkembang pasca KTT," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (16/3).

Rencananya pertemuan ini akan berlangsung hingga sore ini dan ditutup dengan makan siang. Selain perwakilan NU, dikatakan dia ada tiga orang lain lain, diantaranya perwakilan Muhammadiyah, akademisi dan perwakilan Komisi I DPR RI. 

Namun ia belum bisa memastikan apakah salah satu pembahasan tersebut adalah terkait pemboikotan produk Israel sesuai kesepakatan KTT LB OKI dan dipilihnya Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina. Setelah diselenggarakannya KTT LB OKI awal Maret lalu, beberapa keputusan mendapatkan apresiasi pro dan kontra di publik.

Salah satunya memboikot produk Israel. Namun pemboikotan produk Israel ini menjadi pembicaraan setelah adanya klarifikasi dari istana bahwa yang di boikot adalah kebijakan Israel. Di sisi lain, pilihan Indonesia membuka Konsul Kehormatan di Palestina mendapatkan pertentangan oleh Israel. Setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di tolak ke Ramallah untuk melantik Konsul Kehormatan oleh Israel. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA