Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

DMI: Kritisi Kebijakan Pemerintah yang Meresahkan Umat Islam

Senin 15 Dec 2014 14:47 WIB

Rep: c16/ Red: Agung Sasongko

Sejumlah umat Islam berdoa di Multazam, Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

Sejumlah umat Islam berdoa di Multazam, Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/ca

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) sempat mengeluarkan wacana untuk mengevaluasi dan merevisi tata cara berdoa di kelas. Selanjutnya ada rencana mengosongkan kolom agama.

Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Daruqthi mengatakan, pemerintah mulai mengarah pada pemerintahan yang etatisme dan fasisme.  "Wacana itu tidak benar. Jika pemerintah mengatur secara dominan pemerintah mengarah pada etatisme dan fasisme," kata Imam saat dihubungi ROL, Senin (15/12).

Menurutnya, agama dan budaya sudah jadi satu dalam kehidupan. Jika ada revisi tata cara berdoa, lanjut Imam, berarti ada perombakan terhadap budaya.

Perombakan itu mengakibatkan, kata Imam, peraturan akan dibuat atas paksaan dari kekuasaan dan bukan melalui proses budaya. Hal tersebut bahkan jauh bertentangan dengan cara-cara yang demokratis.

Imam berpendapat, pemerintah seharusnya bekerja berdasarkan tata aturan perundangan. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa tugasnya adalah menjadi pelayan bagi publik.

Jika wacana itu benar, Imam menyarankan agar kebijakan serupa itu harus dikritisi. Karena, lanjutnya, kebijakan tersebut dapat mengarah pada pemerintahan yang fasis dan ekstrim.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA