Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Mengirim Juru Dakwah ke Tanah Papua (1)

Kamis 21 Aug 2014 13:46 WIB

Red: Chairul Akhmad

Kegiatan dakwah di Papua.

Kegiatan dakwah di Papua.

Foto: Dok AFKN

Oleh: Hannan Putra     

Mungkin suatu kemudahan bagi umat Islam yang tinggal di kota untuk mendalami seluk-beluk Islam. Ada banyak tempat pengajian dan majelis taklim bagi mereka yang ingin mengkaji agama.

Sekolah-sekolah agama dengan berbagai disiplin ilmu juga menjamur di berbagai sudut kota. Setidaknya, setiap Muslim bisa dengan mudah untuk menambah pemahaman keislaman mereka melalui media massa, televisi, internet, perpustakaan, hingga toko-toko buku.

Namun, tentu tidak demikian dengan mereka yang tinggal di pedalaman. Sebut saja Papua, yang masih sulit dijangkau dari berbagai aspek. Di Wamena sendiri, hanya ada satu pesantren yang terletak di permukiman suku Walesi, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Inilah yang menyebabkan masyarakat setempat sangat awam dengan pengetahuan Islam karena kurangnya dai yang mengajarkan mereka.

“Tenaga dai itu memang sangat kurang kalau di sini. Terutama, di Wamena itu sangat dibutuhkan. Karena, masyarakat Muslim yang tersebar di kampung-kampung masih ada yang tidak memiliki dai. Jadi, mereka tidak belajar Islam,” ujar salah seorang dai yang saat ini berada di Papua, Ustaz Habibi.

Habibi bersama dua rekannya ditempatkan di Pondok Pesantren (ponpes) Istiqamah di permukiman suku Walesi. Ia adalah dai yang dikirim dari Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Kabupaten Pamekasan, Madura.

Menurut Habibi, mengirimkan dai ke Papua yang dilakoni ponpesnya sudah sejak tahun 2008. Hingga saat ini, setidaknya ada delapan dai yang pernah mengabdikan diri dari ponpes tersebut.

Menurut Habibi, pengiriman dai ke Papua merupakan salah satu bentuk tugas mengabdi di ponpes tempatnya menimba ilmu. Setiap santri yang lulus diwajibkan mengabdi di masyarakat.

Di antaranya, mereka dikirim ke Papua untuk kurun waktu dua tahun. “Kalau mau lebih, itu bisa. Tapi, yang diwajibkan hanya dua tahun,” katanya.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA