REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah kelompok hak asasi manusia Yahudi mengatakan pemerintah yang dibentuk oleh Perdana Menteri Konservatif Benjamin Netanyahu membahayakan aturan hukum di Israel dan menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan orang Yahudi dan Palestina.
"Pemerintahan baru Israel adalah tampilan nyata dari meningkatnya fasisme dan rasisme,” kata CEO T'ruah Rabbi Jill Jacobs, dikutip dari Middle East Eye, Sabtu (10/12/2022).
T’ruah adalah organisasi yang mewakili lebih dari 2.300 rabi di Amerika Utara. Ia mengatakan pemerintahan koalisi Netanyahu memberikan kekuatan kepada ekstremis sayap kanan yang keras yang berusaha menghasut kekerasan politik dan yang akan mempertaruhkan nyawa dari atas ke bawah. Netanyahu dan koalisi barunya membahayakan Israel dan Palestina.
Ia menjelaskan Netanyahu berlayar menuju kemenangan dalam pemilihan Oktober berkat aliansi dengan partai-partai Zionis agama sayap kanan. Para pemimpin partai telah mengamankan posisi dalam pemerintahan masa depan yang dapat membantu mereka mendorong melalui kebijakan seperti menganeksasi sebagian besar Tepi Barat yang diduduki, memperluas pemukiman ilega dan mengizinkan sholat Yahudi di Masjid al-Aqsa.
"Bezalel Smotrich, seorang homofobia dan aktivis pemukim yang dideklarasikan sendiri, telah ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan dan akan ditempatkan di dalam kementerian pertahanan Israel, dengan pengawasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal," kata dia.
Bezalel memiliki otoritas atas izin bangunan di permukiman, penghancuran rumah Palestina dan masalah tanah. Ia juga akan mengawasi dua unit militer yang bertugas menjalankan urusan sipil dan keamanan di Tepi Barat yang diduduki.
"Lalu, Itmar Ben Gvir, yang sebelumnya dihukum di Israel karena menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris, ditetapkan menjadi menteri keamanan nasional, dengan pengawasan polisi dan pasukan yang mengontrol keamanan di Masjid al-Aqsa," kata dia.
Anggota seperti Itamar Ben Gvir dan Betzalel Smotrich adalah ekstremis agama yang berusaha membongkar sistem check and balance dan memicu kekerasan dan ketidakstabilan. "Penunjukan itu menempatkan demokrasi Israel dan hak asasi manusia orang Yahudi dan Palestina lebih berisiko dari sebelumnya," kata dia.
Ia menambahkan Netanyahu dan sekutunya juga mendorong perubahan pada sistem peradilan Israel yang memungkinkan mereka memberlakukan undang-undang yang sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan, termasuk undang-undang untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
"Langkah itu juga dapat membantu Netanyahu menghindari tuduhan korupsi. Mungkin yang paling berbahaya bagi demokrasi Israel, koalisi ini telah mendorong maju sebuah klausul pengesampingan, undang-undang yang memungkinkan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi. Pengesahan RUU semacam itu akan merusak pemeriksaan penting pada kekuasaan," kata dia.
Ia meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak upaya Israel mengambil Tepi Barat yang diduduki secara sepihak dan menegaskan kembali bagian dari Yerusalem suatu hari nanti akan menjadi ibu kota Palestina. Pemerintahan Joe Biden menolak mengesampingkan berurusan dengan anggota parlemen sayap kanan dalam pemerintahan baru Israel yang diharapkan. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan akan menilai pemerintah berdasarkan kebijakannya dan bukan orang-orang yang membentuknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
