Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

5 Sikap Negara Eropa Non-Muslim Menyikapi Jilbab Muslimah 

Kamis 26 Nov 2020 22:49 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Secara umum sikap negara Eropa terhadap jilbab adalah apatis. Ilustrasi jilbab

Secara umum sikap negara Eropa terhadap jilbab adalah apatis. Ilustrasi jilbab

Foto: RNW
Secara umum sikap negara Eropa terhadap jilbab adalah apatis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Isu jilbab adalah bagian dari perdebatan ten tang multikulturalisme di Eropa. Banyak politisi berpendapat bahwa perlu ada suatu upaya yang lebih besar untuk mengasimilasi minoritas etnis dan agama. 

Melarang pemakaian jilbab adalah salah satu cara mencapai tujuan ini. Namun di luar itu, perdebatan tentang jilbab tak sekadar tentang integrasi kaum Muslim yang umumnya adalah imigran dengan komunitas yang sudah lama ada.

Alasan kesetaraan perempuan, keberlangsungan tradisi sekuler, dan bahkan ketakutan terorisme yang kuat melatarinya. Berikut ini sikap beberapa negara Eropa terkait pemakaian busana Muslimah:

Baca Juga

Belgia

Cadar haram hukumnya di negara ini. Pelarangan cadar yang menutup seluruh wajah mulai diberlakukan pada Juli 2011. Larangan juga berlaku bagi semua pakaian yang menga burkan identitas pemakainya di tempat-tempat umum seperti masker atau helm tertutup.

Menyikapi hal ini, kaum Muslim Belgia tak tinggal diam. Mereka melakukan protes dengan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Pada Desember 2012, Mahkamah Konstitusi Belgia menolak banding pembatalan larangan itu, dan menyebut pelarangan itu tidak melanggar hak asasi manusia.

Sebelum hukum itu disahkan, burka sudah dilarang di beberapa wilayah di negara ini dengan mendasarkan pada undang-undang larangan bermasker yang telah ada sebelumnya. Dalam UU yang sebenarnya ditujukan untuk pe nyelenggaraan karnaval ini, menggunakan topeng yang menutup seluruh wajah pada saat perayaan yang bersifat massal tidak diperkenankan.

Spanyol

Meskipun belum ada rencana untuk memberlakukan larangan berjilbab yang berlaku secara nasional, beberapa kota mulai menerapkannya. Barcelona mengumumkan larangan penggunaan cadar di beberapa ruang publik seperti kantor pemerintah kota, pasar dan tempat perbelanjaan, serta perpustakaan. Selain Barcelona, setidaknya dua kota kecil di Catalonia juga telah memberlakukan larangan yang sama.

Namun penerapan larangan berjilbab di Kota Lleida tak berjalan mulus. Mahkamah Agung Spanyol pada Februari 2013 membatalkan aturan itu karena terlalu ketat dan justru cenderung melanggar kebebasan beragama.

Berdasar pengalaman gagalnya penerapan aturan di kota inilah, maka Dewan Kota Barcelona memutuskan pelarangan didasarkan pada semua jenis penutup kepala yang dianggap menyulitkan identifikasi, termasuk helm tertentu bagi pengendara sepeda motor dan balaclava, masker penutup wajah kecuali mata, lubang hidung, dan mulut yang biasa dikenakan para pemain ski.

Inggris

Tidak ada larangan busana Muslimah di Inggris. Sekolah-sekolah juga dibebaskan untuk memutuskan cara berpakaian para siswanya, terutama setelah beberapa kasus pelarangan busana Muslimah yang berujung gugatan di pengadilan pada 2007.

Banyak lembaga nirlaba yang bergerak di bidang hak azasi manusia di Inggris yang melihat larangan berjilbab dan bercadar sebagai diskriminasi terhadap kaum Muslim.

Pada Januari 2010, Menteri urusan Sekolah kabinet bayangan Ed Balls mengatakan adalah 'bukan Inggris' untuk mengatur apa yang harus dipakai seseorang di jalan atau sekolah. Ia saat itu menanggapi seruan Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) yang meminta pelarangan pemakaian cadar bagi Muslimah.

Pada September 2013, Menteri Dalam Negeri Jeremy Browne juga menyerukan dilakukannya "debat nasional" tentang pemakaian kerudung di tempat umum, seperti sekolah.

Namun dukungan arus bawah terhadap seruan UKIP sangat kuat. Pada 2014 UKIP memenangi pemilu Eropa di Inggris, memenangkan 24 kursi di Parlemen Eropa. Pemimpin UKIP, Nigel Farage, dalam setiap kampanyenya nyaring menyuarakan bahwa jilbab telah memecah Inggris, berpotensi mengancam keamanan, dan bahwa pakaian semacam itu merupakan bentuk penindasan bagi wanita.

Belanda

Belanda mulai berencana untuk member lakukan larangan berjilbab di seluruh negeri setelah kubu sayap kiri berkuasa. Sebelumnya larangan itu nyaring disuarakan tokoh anti- Islam, Geert Wilders, Partai Kebebasan yang dipimpinnya berada pada ketiga terbesar di parlemen dan menjadi anggota koalisi minoritas pendukung pemerintah.

Partai Kebebasan menginginkan kebijakan yang keras terhadap Islam setelah upaya untuk memperkenalkan undang-undang yang sama pada tahun 2006 gagal. Saat itu, UU itu dianggap inkonstitusional dan melanggar hak-hak sipil. Sekitar 5 persen dari 16 juta penduduk Belanda adalah Muslim dan hanya sekitar 300 orang yang mengenakan cadar. Jilbab bukan hal yang asing di Belanda.

Italia

Beberapa kota di Italia memiliki larangan pemakaian kerudung yang menutupi wajah. Kota Novara di barat laut Italia salah satunya, diikuti Kota Varallo.

Beberapa kota kemudian mendesak agar aturan di Novara diberlakukan secara nasional. Seiring dengan itu, beberapa walikota dari Liga Utara yang dikenal anti-imigran juga melarang penggunaan pakaian renang ala Muslimah (burkini) di kota mereka.  

sumber : Harian Republika
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB