REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras pembukaan kedubes AS di Yerusalem. Dia menyampaikan duka mendalam kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kebiadaban Israel.
"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza. Mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina," jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media, Senin sore (14/5).
Dia menilai, langkah AS seperti membuka kotak pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan, dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia. Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.
"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah Anda jika Anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," kata Kharis.
Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika juga. "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasnya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," ujar legislator asal Solo ini.
Kharis juga mengingatkan Yerusalem bukan milik Israel, apalagi AS sehingga AS juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan. "Siapa yang memberi AS hak memutuskan Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem," kata Kharis.
