REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM) guru serta sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik seperti masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang 2017 dan awal 2018.
“Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” ujar Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen). Hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.
Tim Kunker Komisi X meninjau langsung ke SMA dan SMK yang berada di dalam wilayah jantung kota Manokwari. Dalam tinjauan tersebut, Komisi X memukan sekolah di daerah itu belum dilengkapi fasilitas praktik yang layak di laboratorim jurusan IPA.
“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan parasaran. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Sebab terkait memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak,” ujar Fikri saat mengunjungi SMK N 3 Manokwari.
Menurut neraca pendidikan daerah, yang disusun Kemendikbud, diperoleh informasi persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar dua-tiga persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.
Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional. Memperhatikan berbagai hal-hal tersebut, pendidikan dasar dan menangah di Papua Barat, perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Oleh sebab itu, kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan amat sangat diperlukan.
