REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, ada harapan besar dari masyarakat setelah ditunjuknya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Namun jika dalam 13 bulan kepemimpinannya justru terjadi kemunduran di lembaga tersebut, kinerja Andika pasti akan disorot publik.
"Kalau kemudian 13 bulan itu punya sedikit progress saja penerusnya nanti akan tidak mungkin kembali lagi. Dia kalau sampai setback (mundur kinerjanya) akan diteriakin orang," ujar Kharis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11).
Ia sendiri menaruh harapan besar terhadap terpilihnya Andika untuk kemajuan TNI. Terutama pada permasalahan-permasalahan di Papua dan permasalahan di Pasifik.
"Karena suka tidak suka kita harus mengakui bahwa memang Jenderal Andika adalah didikan di Amerika. Paling tidak dia sangat dekat dengan Amerika, bukan berarti juga bermusuhan dengan Cina," ujar Kharis.
Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa Andika ingin mengedepankan diplomasi militer atau pendekatan yang humanistik. Sebab, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu ingin memberikan perubahan persepsi terhadap Indonesia dari masalah-masalah yang selama ini menyangkut Papua.
"Mulai hari ini, mulai Panglima nanti dilantik, itu dia akan melakukan langkah-langkah menuju ke sana. Jadi yang dikedepankan adalah pendekatan diplomasi," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
DPR RI resmi ketok palu hasil fit and proper test terhadap Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa yang digelar Komisi I, Sabtu (6/11) lalu. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini, Senin (8/11).
"Apakah laporan komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P dan menetapkan S.E., M.A., M.SC sebagai calon panglima tni tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.
Baca juga : Andika Mengaku Belum Tahu Kapan Dilantik
Sejumlah anggota yang hadir secara fisik kompak mengucapkan setuju disambut tepuk tangan. Puan pun langsung mengetuk tanda menyetujui keputusan tersebut.
Dalam laporannya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan Komisi I DPR memberikan persetujuannya dalam fit and proper test yang digelar Sabtu lalu. Fit and proper test dilakukan Komisi I setelah DPR menerima surpres terkait pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
