DPR Desak Penyempurnaan Aplikasi PeduliLindungi

Dengan penyempurnaan PeduliLindungi diharapkan kebocoran data tak lagi terjadi

Jumat , 03 Sep 2021, 15:20 WIB
Seorang warga membuka aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya. DPR mendorong aplikasi PeduliLIndungi segera disempurnakan agar tak terjadi lagi kebocoran data pribadi. (ilustrasi).
Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Seorang warga membuka aplikasi PeduliLindungi pada gawai miliknya. DPR mendorong aplikasi PeduliLIndungi segera disempurnakan agar tak terjadi lagi kebocoran data pribadi. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menerima sejumlah keluhan terkait aplikasi PeduliLindungi. Apalagi setelah sertifikat vaksin Covid-19 dan nomor induk kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo diduga bocor ke media sosial.

"PeduliLindungi itu terus diprogres untuk disempurnakan, karena ini sambil berprogres sambil kemudian diimplementasikan ke masyarakat," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/9).

Baca Juga

Ia menyayangkan, sejumlah insiden bocornya data masyarakat di media sosial yang berpotensi disalahgunakan. Dengan penyempurnaan PeduliLindungi, ia harap kebocoran data masyarakat yang sudah divaksin tak lagi terjadi.

"Memang diperlukan sudah beberapa kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting," ujar Dasco.

Diketahui, surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi. Hal itu terungkap setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar surat vaksinasi milik Jokowi di media sosial, Twitter.

Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.

Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Terlihat dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti halnya ia bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.