REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Terkait bocornya pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan, Komisi VII DPR RI minta Pertamina untuk melakukan audit terhadap kondisi pipa-pipa minyak miliknya, terutama yang berada di bawah laut. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui mana pipa-pipa yang masih layak dan mana yang tidak.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring saat meninjau lokasi kejadian bocornya pipa minyak bawah laut Pertamina di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. “Karena pipa-pipa minyak milik Pertamina itu jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu Pertamina perlu melakukan semacam audit, mana pipa-pipa yang layak dan mana pipa-pipa yang tidak layak, terutama yang ada dibawah laut,” ucap Tifatul di Balikpapan, Kaltim, Senin (9/4) lalu, seperti dalam siaran persnya.
Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadianya peristiwa serupa, Pertamina sebagai perusahaan yang cukup besar perlu memasang peralatan deteksi. Alat ini untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi kebocoran-kebocoran.
Terkait peristiwa bocornya pipa bawah laut Pertamina di Teluk balikpapan, Tifatul mengatakan harus dilakukan investigasi terlebih dahulu, apa yang menjadi penyebab daripada patahnya pipa bawah laut Pertamina. Kemudian barulah ditangani secara hukum maupun teknis.
“Secara teknis sudah cepat diatasi, kita sudah tidak menemukan tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini memang harus segera diatasi, karena sedikit banyak tumpahan minyak itu akan berdampak pada lingkungan. Ke depannya perlu dilakukan langkah antisipasi agar jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” pungkasnya.
