REPUBLIKA.CO.ID,BANJARNEGARA -- Komisi VIII DPR RI yang membidangi penanggulangan bencana, saat ini sedang meninjau lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk meninjau Pos Bencana Dieng.
"Komisi VIII melakukan pengawasan untuk melihat dampak fisik dan non fisik dari bencana itu. Dampak fisik seperti gunung meletus atau banjir yang terkadang menimbulkan korban sedangkan non fisik seperti Dieng ini yang berbahaya adalah asap beracun," kata Anggota Komisi VIII Khotibul Umam Wiranu dalam perjalanan ke Dieng, Jawa Tengah, Selasa (04/7/2017).
Menurutnya, untuk masalah bencana Dieng ini harus bekerjasama dengan ahli vulkanologi yang mengerti tentang gunung berapi dan asap beracun. "Selain itu, kita ingin BNPB juga punya program khusus untuk Dieng ini, karena Dieng ini banyak ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara," ujarnya.
Walaupun kawah Dieng ini pernah menimbulkan bencana besar dan terakhir ini menimbulkan korban luka 20 orang, masyarakat sekitar kawasan Dieng masih sulit untuk direlokasi. Ini menyangkut tradisi mereka menganggap tanahnya merupakan tanah dari nenek moyang, sehingga untuk melakukan evakuasi dan relokasi tidak mungkin. "Oleh karena itu cara peringatan dini dari ahli-ahli vulkanologi ini menjadi penting," ujarnya.
Seperti kemarin, lanjut politisi PKB ini, BNPB dinilai memberikan informasi sangat telat mengenai pelarangan kawasan wisata mulai tanggal 14 Juni, yang tidak massive dan tidak tersosialisasikan dengan baik.
Selain itu, BNPB wilayah provinsi dan kabupaten problemnya adalah tidak mempunyai alat yang cukup baik untuk mendeteksi berbagai macam bencana termasuk tanah longsor dan gas-gas beracun, yang punya adalah pusat namun pusat selalu terlambat
"Oleh karena itu, Komisi VIII akan mendorong tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat teknologi yang tujuannya untuk memberikan peringatan dini di kawasan-kawasan pegunungan rawan bencana seperti di Dieng ini," ungkap Khotibul Umam.
