DPR Harap Kemensos Bangun Kampung Siaga Bencana di Dieng

Rabu , 05 Jul 2017, 19:50 WIB
Petugas memeriksa kondisi di sekitar kawah Sileri pasca letusan Freatik di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jateng, Rabu (5/7).
Foto: Antara/Anis Efizudin
Petugas memeriksa kondisi di sekitar kawah Sileri pasca letusan Freatik di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jateng, Rabu (5/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui dampak fisik dan non fisik terjadinya bencana di kawasan wisata itu.

Iskan juga berharap program kementerian sosial (Kemensos) yang akan membangun Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berfungsi sebagai pendeteksian dini bencara dapat direalisasikan di kawasan Dieng. “Walau sifatnya antisipatif, namun keberadaan KSB harus tetap disiagakan. Keberadaannya juga bisa disinergikan dengan program BNPB bernama desa tangguh,” katanya.

Kawasan Dieng menurut Iskan merupakan daerah wisata pegunungan yang banyak ditinggali oleh warga masyarakat. Menurut Iskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memiliki program khusus untuk merelokasi penduduk yang berada di kawasan rawan terdampak bencana.

“Selain itu perlu juga dibuat early warning yang melibatkan para ahli vulkanologi, untuk melakukan peringantan dini jika terjadi potensi bencana,” ujar dia.

Menurut dia, kesiagaan masyarakat diperlukan dalam menghadapi potensi bencana. Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera 2 ini menganggap kinerja pemerintah selalu lambat dalam merespon. Sama halnya dengan lambannya BNPB dalam memberikan sosialisasi secara masif terkait pelarangan kawasan wisata, setelah meletusnya kawah Sileri di Desa Kepakisan, Dataran Tinggi Dieng.

Dia menambahkan, kendala lain adalah ketidaktersediaan peralatan yang memadai dari BNPB wilayah provinsi dan kabupaten, untuk mendeteksi berbagai macam potensi bencana seperti tanah longsor dan gas-gas beracun. Selain itu, dua alat penantau panas untuk antisipasi sudah tidak berfungsi atau rusak. "Oleh karenanya BNPB harus segera mengganti alat tersebut," kata Iskan.