REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penunjukan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru oleh Dewan Komisaris diharapkan mampu membawa Perusahaan tersebut lebih efisien dan kompetitif. Masuknya Elia dalam BUMN energi terbesar di Indonesia itu dibarengi dengan sejumlah tantangan menanti ditengah industri migas yang masih belum bergairah.
Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar menilai bahwa Dirut yang baru akan menghadapi tantangan yang tidak ringan termasuk harus meningkatkan kolektivitas kerja secara internal. Selain itu, lanjutnya, Elia juga dituntut secara eksternal terampil menghadapi kondisi industri Migas yang masih lesu dan semakin kompetitif di tingkat global.
Rofi mengungkapkan, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh Elia Massa Manik sebagai direktur PT Pertamina. Sektor hulu misalnya, kinerja eksplorasi yang telah dicapai sepanjang Tahun 2016 harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksimal.
Terlebih, secara nasional kinerja eksplorasi Migas mengalami stagnasi dalam beberapa Tahun terakhir. Sementara di sektor hilir, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus diimbangi dengan diversifikasi produk dan pola distribusi yang semakin baik. Belum lagi persoalan revitalisasi kilang minyak dan perbaikan tata niaga BBM.
"Elia harus mampu membuktikan bahwa dirinya bisa fokus dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Tidak boleh terjebak kepada kepentingan non korporasi. Mengingat Pertamina selama Ini merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang strategis, karena memiliki aset dan profit yang lebih besar dibandingkan badan usaha lain," ujar dia, Ahad (19/3).
Sebagai Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan pada hari Jumat, (16/3) Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Dwi Soetjipto, yang diberhentikan pada 3 Februari 2017.
Elia Massa Manik sebelumnya menjabat Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Pengangkatan Elia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-52/MBU/03/2017, yang diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo dan disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (16/3).
