Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

Komisi IX Akomodir Masukan Penolak RUU Pertembakauan

Rabu 22 Feb 2017 19:46 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Hazliansyah

Petani memanen daun tembakau di persawahan desa Mandisari, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (24/8).

Petani memanen daun tembakau di persawahan desa Mandisari, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (24/8).

Foto: Antara/Anis Efizudin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan berupaya mengakomodir masukan sejumlah pihak dalam pembahasan RUU Pertembakauan. Hal ini terkait masukan dari sisi kesehatan yang direduksi dalam pembahasan RUU pertembakauan dan memicu penolakan sejumlah pihak. Yang terbaru berasal 17 organisasi kesehatan.

Menurutnya, sejumlah masukan akan dijadikan referensi dalam menyelesaikan RUU tersebut. "Kami memahami keberatan masyarakat. Karena itu, masukan masyarakat sejatinya menjadi referensi dalam menyelesaikan RUU tersebut," ujar Saleh melalui pesan singkatnya pada Rabu (22/2).

Ia pun berharap hal tersebut diakomodir oleh panitia kerja (panja) pembahasan RUU Pertembakauan. Mengingat RUU tidak hanya disusun oleh Komisi IX semata, tetapi juga lintas Komisi DPR RI. Karena itu pula, RUU lebih mengatur soal industri pertembakauan, sementara perlindungan kesehatan yakni akibat dampak rokok sangat minim.

Menurutnya, sejauh ini hanya ada satu bab dalam RUU mengenai perlindungan dampak produk tembakau yang isinya sebagian besar serupa dengan PP Nomor 109 tahun 2012.

"Bahkan, ada juga yang mengatakan isinya ada beberapa yang direduksi. Itulah sekarang yang menjadi kekhawatiran aktivis anti rokok," kata anggota DPR RI dari Fraksi PAN tersebut.

Anggota Komisi IX DPR lainnya, Irma Suryani menekankan RUU Pertembakauan tidak boleh mengesampingkan sisi kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Karenanya, Komisi IX pasti akan mengakomodir usulan yang berkaitan dengan kesehatan dalam pembahasan RUU dengan Panja, yang melibatkan lintas komisi.

"Karena harus menjadi kontrol yang efektif terhadap program promotif preventif Kemenkes, karena rokok penyumbang cukup signifikan penyakit yang diakibatkan oleh rokok," ujar Irma.

Selain itu, ia juga berupaya agar minimal 20 persen cukai rokok dapat dikembalikan untuk anggaran kesehatan masyarakat. Hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bisa lebih banyak.

Diketahui, sebanyak 17 oganisasi kesehatan menyatakan sikap penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. Sejumlah organisasi kesehatan di Indonesia menilai RUU Pertembakauan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi produk tembakau rokok.

Hal itu berpotensi meningkatkan promosi dan konsumsi terhadap rokok dan dinilai mengkhawatirkan karena menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kualitas SDM Indonesia.

"Kami induk organisasi kesehatan sangat peduli pada dampak rokok. Kalau ada aturan yang mendukung konsumsi yang membahayakan kesehatan, kami menolak," kata Ketua Komite Nasional Kajian Obat dan Farmakoterapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim di Kantor PB IDI Jakarta, Senin (20/2).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler