Pemerintah Diminta Mampu Jaga Ketahanan Pangan

Indonesia memiliki kekayaan yang bisa mendukung ketersediaan pangan.

Selasa , 22 May 2018, 13:49 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Foto: DPR
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan memastikan ketersedian pangan yang ia sebut sebagai pangkal dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Di satu sisi Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa menjadi faktor pendukung ketersediaan pangan.

“Modal utama mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya alam yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis. Ketersediaan pangan juga merupakan pangkal dari upaya mewujudkan ketahanan pangan,” ujar Bamsoet saat jadi pembicara dalam seminar bertajuk ‘Ketersediaan Pangan: Swasembada Vs Import’ di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (21/5).

Untuk itu, politikus Golkar ini memaparkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, diantaranya dengan membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan nasional. “Untuk itu bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan sumber daya domestik secara optimal serta membangun cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang kuat. Dan jika diperlukan merancang kebijakan impor secara cermat untuk memenuhi kebutuhan nasional tapi tidak berdampak terhadap pangan domestik, terutama kesejahteraan petani,” kata  Bamsoet.

Selain itu, pemerintah juga diingatkan agar mampu memberdayakan usaha pangan skala kecil yang menjadi ciri dominan pertanian Indonesia, antara lain dengan mengintegrasikan dengan skala usaha menengah dan besar. Hal lain seperti kapasitas petani dan teknolgi juga harus ditingkatkan sehingga jika hal tersebut dilakukan secara konsisten maka kedaulatan pangan tidak hanya menjadi angan-angan belaka.

“Meningkatkan kapasitas petani itu perlu, termasuk penerapan teknologi tepat guna, selain itu juga perlu mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan dan distribusi pangan,” jelasnya.

Selain itu, mantan ketua Komisi III ini juga mengingatkan agar dalam menjaga ketersediaan pangan harus mendahulukan produksi petani ketimbang impor. Pemerintah dinilai seringkali membeli harga impor lebih mahal ketimbang harga dari petani, jika hal tersebut terus dilakukan maka dikhawatirkan banyak petani yang pindah haluan menjadi buruh.

Oleh sebab itu, kebijakan impor dapat dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Selain itu, pemerintah dapat saja melakukan impor beras namun tidak saat panen raya yang dapat berimbas pada kesejahteraan petani. "Pemerintah dalam kebijakan impor harus transparan agar tidak menimbulkan spekulasi pada masyarakat," imbuhnya.

Bamsoet pun meminta selama Ramadhan ketersediaan pangan terjamin. Dia akan meninjau ke gudang-gudang Bulog dan pasar untuk melihat ketersediaan pangan terutama beras.