REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, cita-cita reformasi atau perubahan yang didengungkan pada 1998 belum tercapai. Bahkan, menurutnya, setelah 20 tahun reformasi ini, Indonesia masih jauh dari cita-cita awal yang meliputi aspek penegakan hukum, korupsi hingga ekonomi.
Fadli tidak menampik ada kemajuan di bidang politik. Sejauh ini, kebebasan berpendapat dan berserikat sudah mulai dijalankan serta dipahami oleh berbagai pihak. "Sistem multipartai dan kebebasan pers juga telah berjalan maksimal," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (21/5).
Reformasi Indonesia dianggap dimulai pada 22 Mei 1998, ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang sudah didudukinya selama 32 tahun. Sehari sebelum keputusan itu, suasana di gedung DPR/MPR dipenuhi ribuan mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi dilakukan dengan di antaranya meminta Soeharto lengser.
Kini, dua dekade sudah berlalu. Di tengah kemajuan Indonesia di bidang hukum dan politik, Fadli melihat ekonomi Indonesia masih terseok-seok. Kondisi ekonomi kini menjadi liberal dan tidak berdaulat lagi.
Untuk memperbaiki keadaan ini, Fadli melihat hanya ada satu solusi. "Ya 2019 ganti presiden," ucap lelaki yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut. Harapan ini juga disampaikan Fadli melalui akun Twitter-nya.
Pada pergantian rezim dua dekade lalu, Fadli sudah duduk di bangku Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menggambarkan kejadian saat itu sebagai kondisi penuh ketegangan yang sudah terjadi sejak 10 hari sebelum lengsernya Soeharto. Pada 12 Mei, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi demonstrasi yang berujung pada insiden penembakan.
