REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cepat merespons terjadinya bencana di daerah-daerah. Yang harus cepat direspons terutama aspek sosial yakni sandang, pangan dan kesehatan supaya cepat tersedia di lokasi bencana.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Hadir dalam acara ini sepuluh Kepala BPBD di antaranya dari Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTB dan Papua.
Menurut Ali Taher yang dalam rapat tersebut didampingi Wakil Ketua Ihsan Qolba Lubis dan Tubagus Ace Hasan Sazili menjelaskan, Komisi VIII sengaja mengundang Kepala BPBD sebab dalam peralihan iklim selama ini banyak terjadi banjir, longsor dan gempa bumi yang belum teratasi. “Karena itu Komisi VIII DPR perlu mengundang langsung aparat penanggulangan bencana daerah untuk mencari solusi terbaik sekaligus penanganannnya,” jelasnya seperti dalam siaran pers.
Dari data yang disajikan, lanjut politikus PAN ini, dalam mengantisipasi bencana gempa Indonesia belum mempunyai standar maksimal, misalnya tidak mempunyai alat deteksi dini secara maksimal sehingga terjadi gelombang kemudian berdampak pada tsunami. Kemudian bencana gempa bumi sebetulnya ada tanda-tanda awal sehingga bisa melakukan pencegahan. Alat-alat seperti ini kita belum memilikinya.
“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa mengadakan alat-alat tersebut dan dalam implementasinya bisa diupayakan tepat waktu tidak terkendala birokrasi yang panjang,” tambahnya.
Lebih lanjut Ali Taher menyebutkan, beberapa bencana di daerah tidak ada ketersediaan logisltik di lapangan, misalnya banjir di Sumsel sampai sekarang belum ada bantuan maskismal. Karena itu perlu ada kepekaan dari daerah, BNPB di pusat dan DPR khususnya dukungan Komisi VIII untuk mensuplai kebutuhanh di daerah.
Daerah seperti di Sumbar, NTB dan Sumut masih bermasalah, oleh karena itu Komisi VIII menekankan agar tingkat responsbilitas dan sensititifitas BPBD terhadap kedaruratan menjadi penting disamping rehab dan rekon. Sedangkan bentuknya dengan mengintervensi program lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya bisa cepat selesai.
Selain itu juga kata Ali Taher, di beberapa tempat dibangun Gudang Logistik seperti di Sumsel, Sumut, Maluku bahkan ditargetkan ada delapan tempat Gudang logistik di seluruh Indonesia. Begitu terjadi bencana maka akan cepat didistribusikan ke daerah yang terkena bencana, bisa cepat sampai ke lokasi.
Apalagi lanjutnya, dana operasional kegiatan BNPB tersedia Rp 1,1 triliun dan dana siap pakai (DSP) lebih Rp 4 triliun. Dana ini sebenarnya jauh lebih dari cukup, hanya jenis barang dan jasa memerlukan proses untuk mendistribusikan kepada para korban di lapangan.
