DPR: Antisipasi Perkembangan Digital Atasi Pengangguran

Selasa , 07 Nov 2017, 12:25 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Dok Humas DPR RI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah harus betul-betul mengantisipasi perkembangan dunia digital. Menurutnya, teknologi digital akan menyisakan banyak masalah kalau tidak disikapi secara arif. Tak terkecuali, masalah pengangguran.

"Kita melihat bahwa banyak sekali toko-toko atau retail yang selama ini mempekerjakan banyak orang justru hari ini dirumahkan. Karena orang sekarang bisnisnya sudah lebih banyak menggunakan bisnis online," kata Saleh Daulay, kepada Republika.co.id, Senin (6/11) malam.

Saleh mengungkapkan perubahan pola bisnis dari konvensional ke digital menyisakan berbagai macam persoalan. Tenaga kerja yang selama ini dibutuhkan di tempat-tempat retail itu akhirnya tidak terpakai.

Untuk membeli tiket pesawat atau kereta api, Saleh mencontohkan, konsumen dengan mudah bisa membeli sendiri lewat aplikasi daring dari rumah. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan tiket dan traveling tentu akan mengalami penurunan pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017 mencatat, jumlah pengangguran dari Agustus 2016 sampai Agustus 2017 bertambah 10 ribu orang. Hingga Agustus 2017 pengangguran mencapai 7,04 juta orang.

Wakil Ketua Komisi IX ini menyarankan pemerintah untuk segera mengatasi kenaikan angka pengangguran ini, apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan datang.

"Semestinya memang pemerintah sejak 10-15 tahun yang lalu sudah memikirkan roadmap Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi digital," kata Saleh. Ia menyatakan ada banyak masalah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak mampu untuk beradaptasi dan bersaing di era digital.

Menurut Saleh, persaingan di era digital telah melewati batas-batas teritorial negara. Penjualan produk barang dan jasa sudah lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital. Produk yang baru saja diluncurkan di negara lain, dalam sekejap langsung dapat diketahui di Indonesia. Hal ini harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah.

Di sisi lain, Saleh mengatakan, bila bangsa Indonesia mampu beradaptasi di tengah persaingan teknologi digital, maka ada peluang sangat besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup.

Di dunia teknologi digital, tidak ada batas-batas jumlah orang yang bisa bekerja. Hanya saja, kreativitas sangat berpengaruh dalam persaingan usaha digital. Para pelaku usaha kreatif bisa didorong untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ini mungkin bisa jadi PR (Pekerjaan Rumah) tersendiri bagi pemerintah Jokowi-JK (Joko Widodo -Jusuf Kalla), khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika harus betul-betul bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenristek, dan Kemendikbud untuk mengarahkan," kata Saleh Daulay.