DPR: Pernyataan Jokowi Sikapi Rohingya Sudah Lama Dinanti

Senin , 04 Sep 2017, 14:22 WIB
Seorang wanita Rohingya menangis setelah dilarang memasuki wilayah Bangladesh dari wiayah Myanmar
Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Seorang wanita Rohingya menangis setelah dilarang memasuki wilayah Bangladesh dari wiayah Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlunya melakukan aksi nyata menangani tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Bahkan, menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut sudah lama dinantikan.

"Pernyataan Presiden Jokowi menyikapi kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, sudah lama kita tunggu dan saya dukung penuh, jangan ada lagi pembantaian dan pembunuhan di Rohingya" kata Kharis dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Senin (4/9).

Kharis kemudian menegaskan, aksi nyata memang diperlukan dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan tersebut, yang bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman semata. Maka dari itu, diperlukan komitmen dari pemerintah untuk terus membantu kriris kemanusiaan, dengan cara bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional.

"Bahwa semua yang bersalah harus diadili dan diseret ke Mahkamah Internasional. Indonesia bisa melakukan itu. Ini sudah berulang-ulang, nyawa manusia seperti mainan di Rohingya," ujar Kharis.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan perlunya melakukan aksi nyata menangani tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi juga menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi yang menyebabkan adanya korban jiwa serta ribuan etnis Rohingya yang melarikan diri.

"Saya dengan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman," kata Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (3/9).