Pemda Bekasi Diminta Fokus Sekolah Negeri untuk UNBK

Sabtu , 06 May 2017, 04:40 WIB
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke sekolah swasta SMP Presiden Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/5).
Foto: istimewa
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke sekolah swasta SMP Presiden Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/5).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke sekolah swasta SMP Presiden Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/5). Dalam kunjungan tersebut, anggota F-PKS ini menilai sekolah negeri di Kabupaten Bekasi sudah harus fokus mempersiapkan diri untuk UNBK.

“Pasalnya di Kabupaten Bekasi, dari 89 sekolah negeri dan 221 sekolah swasta, hanya ada 9 sekolah yakni sekolah swasta yang mengikuti UNBK. Pada dasarnya, ini harus dievaluasi lebih mendalam,” kata Ledia.

Ia mengatakan Kabupaten Bekasi secara geografis tidak jauh dari Jakarta. Karena itu, Bekasi harus didukung misalnya dalam bentuk kebijakan atau sosialisasi yang lebih masif dan pelatihan-pelatihan. Pemerintah daerah punya orientasi misalnya pembebasan biaya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.

“Kabupaten Bekasi terkenal dengan daerah industri yang multinasional dan internasional sehingga aturan 2,5 % dari keuntungan perusahaan bisa untuk sarana dan prasarana di sekolah negeri dengan cara yaitu Pemda Bekasi bisa menjembatani Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut,” tambah Ledia.

 

Dalam persiapan UNBK ini, kata Ledia, anak-anak lebih suka menggunakan komputer. Bahkan ketika anak-anak ditanya, mereka lebih suka Ujian Nasional dengan menggunakan komputer daripada kertas dan pensil karena dapat memudahkan mereka untuk mengoreksi kembali jawaban sebelum disimpan.

 

''Jika kita lihat di Kabupaten Bekasi ini, mereka sudah siap dengan pelaksanaan UNBK, keluarga yang bertaraf menengah ke atas dan siswa yang sudah kenal teknologi,” katanya.

 

Dalam UNBK ini, katanya, sekolah negeri yang sudah punya satu dua komputer saja sudah bagus. Karena target minimal harus 20 komputer dan itu sangat berat, serta spesifikasi komputer yang digunakan harus memiliki standar, misalnya Random Accees Memory (RAM) untuk kecepatan menerima server ketika digunakan secara bersamaan dalam satu waktu.

 

“Terkait pelaksanaan UNBK ini, pemerintah harus bisa melakukan pembicaraan yang sangat serius terhadap perusahaan industri, penyedia jaringan dan penyedia listrik," kata Ledia.