REPUBLIKA.CO.ID, BANGGAI -- Perkembangan Kota Luwuk, Kabupaten Banggai yang pesat masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana perhubungan airnya. Hal ini ditemui Tim Kunker Komisi V DPR RI dalam peninjauan ke Pelabuhan Rakyat Luwuk untuk kapal antar pulau sekitar pada Kamis (20/4) petang. Kunjungan dilanjutkan keesokan paginya ke Pelabuhan Luwuk Banggai.
"Kita tahu bahwa pelabuhan laut ini sangat diperlukan di Kota Luwuk terutama pelabuhan untuk rakyat. Yang kita tinjau tadi terlihat sangat kumuh dan faktor keselamatannya juga belum bisa dijamin," ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Rendy Lamadjido, usai peninjauan. Pelabuhan Luwuk merupakan pelabuhan kapal antar pulau, antar provinsi dan angkutan peti kemas.
Pada Desember 2016 lalu, kata Rendy, telah terjadi kasus kriminalitas kekerasan senjata tajam yang dilakukan seorang pria. Insiden yang terjadi pada malam dinihari ketika kapal telah dua jam berlayar itu mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka.
"Dengan kasus inilah, kita berharap bisa membangun suatu terminal modern yang dilengkapi perlengkapan alat deteksi barang-barang apa yang dibawa penumpang di pelabuhan," ujar Rendy.
Modernisasi yang dimaksud adalah pelayanan yang mencakup keamanan dan kenyamanan penumpang serta kontrol penumpang sendiri. Yaitu, sistem yang terintegrasi untuk pelayanan tiket dan ruang tunggu serta pengadaan alat pemindai barang yang dibawa penumpang.
"Di masa mendatang saya kira akan seperti Singapura, modern dan padat,'' ujarnya. ''Karena, pelabuhan rakyat ini menghidupi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan."
Tim Kunker berdialog dengan kapten kapal dan para anak buah kapal yang mengeluhkan tentang fasilitas keamanan pelayaran antara lain dermaga yang tidak layak dan mercusuar yang sering tidak berfungsi. Dalam hal ini, Komisi V DPR merekomendasikan dukungan dari APBN karena pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengatasi masalah itu.
"Kita alokasi dari pemerintah pusat karena ini menyangkut program tol laut, yaitu tol laut yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Ternate, dan Papua. Saya kira pemerintah pusat bisa mengatur, karena ini merupakan bagian program Presiden Jokowi," kata Rendy.
