REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon menyatakan pemerintah pusat memantau aksi penyeludupan yang terjadi di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dia mengatakan selama ini laut Kepri masih banyak terjadi tindakan penyelundupan barang dan BBM, pencurian ikan, keluar masuk TKI ilegal dan tindakan kejahatan lintas negara lainnya.
Menurut dia, kondisi keamanan di perairan Kepri, khususnya di perbatasan jalur lalu lintas laut internasional, masih banyak terjadi tindakan kriminal yang luput dari pihak keamanan. Penyelundupan, pengiriman TKI ilegal, pencurian ikan di Natuna serta tindakan kriminal lainnya, yang diamankan pihak aparat keamanan selama ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan. Sebab sampai sekarang masih banyak yang luput dari pantauan dan pengawasan pihak keamanan.
"Saya rasa itu hanya sebagian kecil saja yang tertangkap, masih banyak yang belum terpantau, dan tentunya itu merugikan negara," kata dia.
Effendy mengemukakan pemerintah pusat juga mendengar di Kepri banyak pelabuhan ilegal atau yang disebut pelabuhan tikus sebagai tempat penyelundupan barang ilegal. Letak geografis Provinsi Kepri yang strategis, berbatasan dengan beberapa negara juga menjadi jalur lintasan laut internasional menyebabkan Kepri rawan aktivitas melanggar hukum. Selain itu, menurut dia, perlu ada sinergitas dan koordinasi antar aparat keamanan tambahnya harus ditingkatkan baik oleh Kepolisian, TNI AL, AU dan AD, serta instansi lainnya seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
"Tanpa koordinasi yang baik, tentunya pengamanan tindak kriminal di laut kepri akan terus berlangsung. Pemerintah pusat dalam penanganan ini sagat serius dan fokus, sehingga daerah perbatasan ini akan aman dan tidak lagi dijadikan tempat tindak kriminal," katanya.
Ia juga meminta agar Pemerintah Kepri dan kabupaten kota untuk bersinergi dan berkoordinasi. Hal ini akan memperkecil peluang tindakan kriminal yang dilakukan di daerah ini. "Bukan hanya daerah yang mengalami kerugian dengan banyaknya tindakan kriminal itu, tetapi pemerintah pusat juga tentunya sangat dirugikan," ujarnya.
