REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Kebijakan tol laut di wilayah Maluku Utara (Malut) dinilai tidak efektif. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekantono mengatakan yang membuat tol laut tidak efektif yakni armada kapal yang sangat minim sehingga tidak bisa melayani semua pelabuhan yang a da di sini. Akibatnya, distribusi logistik pun tidak maksimal.
"Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai roaf trip yang diharapkan," ujar dia, Selasa (2/8).
Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi ligistik lancar dan tidak membebani anggaran negara. Selain itu ada sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi.
"Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut."
Menurut dia, selama pemerintah masih mengandalkan kapal milik pemerintah sendiri, ketersediaan logistik bagi masyarakat tak terpenuhi secara maksimal dengan harga murah. Pemberdayaan kapal swasta sekali lagi bisa mempercepat dan memeratakan distribusi logistik.
Menurut Bambang, praktis dari empat pelabuhan di Malut tidak bisa terlayani dengan baik, karena kapasitas kapal pemerintah, yaitu Caraka 3 dengan kapasitas hanya 90 teus. Padahal, satu pelabuhan butuh kapal setidaknya 80 teus. Itu berarti tiga pelabuhan lainnya tak terlayani.
