REPUBLIKA.CO.ID, PEMATANGSIANTAR -- Sejumlah wanita menyampaikan keluh kesah mereka terkait minimnya kepercayaan terhadap perempuan di dunia politik. Curhatan hati (curhat) tersebut terungkap dalam seminar bertajuk Perempuan dan Kebijakan Publik, yang digelar Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Pematangsiantar di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Kartini, Kamis (27/6).
“Kami sudah turun langsung ke masyarakat. Mendatangi perkumpulan-perkumpulan, pengajian, dan lainnya. Awalnya mereka meyakinkan suara mereka tidak akan ke mana-mana, tapi nyatanya di hari H, tidak terealisasi,” ujar seorang perempuan yang menjadi calon anggota legislatif saat Pemilihan Umum (pemilu) April lalu.
Dalam seminar yang menghadirkan pembicara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof Dr Darmayanti Lubis itu, para peserta sekaligus melepas kerinduan dengan Darmayanti yang disapa "Bunda". Darmayanti sendiri, sempat menceritakan bagaimana perjuangannya untuk "menjaga" suaranya dalam Pemilu lalu. Bahkan, hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita masih berjuang. Berkas sudah masuk ke MK. Tinggal menunggu jadwal sidang,” terang Darmayanti, yang tahun ini merupakan kali ketiga ia menjadi calon anggota DPD.
Kata Darmayanti, jika perempuan diberikan kesempatan berkecimpung dalam politik, tentunya arah kebijakan publik akan lebih peduli terhadap perempuan. “Jadi para perempuan, belajarlah ilmu politik. Negara tidak ada membatasi peranan perempuan. Tetap diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki,” terangnya.
Sedangkan agama, khususnya Islam, lanjutnya, juga mendorong perempuan untuk maju. “Tentunya tetap menutup aurat, bersikap sesuai akidah, dan bisa memberikan manfaat atau berkah,” katanya lagi.
Perempuan, sambungnya, harus punya ilmu. Tanpa ilmu, perempuan tidak akan mampu berbicara.
“Saya ingin, di Pilkada Siantar selanjutnya, tahun 2020 atau 2024, harus ada calon perempuan. Wanita harus terus berjuang untuk negara dan keluarga,” tukasnya.
Yang terpenting, lanjut Darmayanti, perempuan harus mampu mengatur waktu (time management). Apalagi yang memutuskan untuk berperan di publik dan domestik.
“Saya dulu, saat anak-anak masih kecil, setiap malam sudah memutuskan besok mau masak apa. Jadi pagi-pagi tidak sibuk lagi berpikir-pikir. Itu salah satu time management,” ujarnya.
Selanjutnya, diadakan sesi tanya jawab peserta dengan pembicara. Namun para ibu memilih untuk curhat. Terutama beberapa peserta yang merupakan Caleg namun belum meraih kursi di lembaga legislatif.
“Saya sedih. Tapi begitu bertemu Bunda, memandang wajah Bunda yang teduh, saya merasa plong. Apalagi mengingat perjuangan Bunda sampai saat ini, dan masih menunggu sidang di MK,” sebut seorang peserta.
DPD gelar seminar bertajuk Perempuan dan Kebijakan Publik, yang digelar Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Pematangsiantar di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Kartini, Kamis (27/6).
Curhatan peserta lainnya beda lagi. “Bagaimana ya, awalnya saya sempat berpedoman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kini saya jadi tau, bahwa perempuan harus maju dan diberikan kesempatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua PD Wanita Islam Pematangsiantar Dra Hj Rayani Purba dalam sambutannya mengatakan, wanita harus memiliki peranan penting.
“Wanita adalah tiang agama. Apabila wanita rusak, maka rusaklah negara,” katanya.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua MUI Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis, Sekretaris Umum H Ahmad Ridwansyah Putra, dan Bendahara Umum Badri Kalimantan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
