Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Anggota DPD Desak pemerintah Bangun Tol Medan-Karo

Jumat 22 Feb 2019 02:00 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Foto aerial pembangunan kawasan jalan tol seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia yang masih dalam proses pembebasan lahan, Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/11). PT Hutama Karya selaku operator jalan tol trans Sumatra jalur Medan-Binjai berharap proses pembebasan lahan sepanjang 3,3 kilometer itu segera tuntas agar tetap berjalan sesuai rencana.

Foto aerial pembangunan kawasan jalan tol seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia yang masih dalam proses pembebasan lahan, Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/11). PT Hutama Karya selaku operator jalan tol trans Sumatra jalur Medan-Binjai berharap proses pembebasan lahan sepanjang 3,3 kilometer itu segera tuntas agar tetap berjalan sesuai rencana.

Foto: Septianda Perdana/Antara
Daerah Karo dikenal dengan postensi ahgribisnis.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Parlindungan Purba mendesak pemerintah untuk membangun jalan tol Medan - Tanah Karo dan mengembangkan tol Medan - Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumut. Menurut dia, permintaan itu disambut baik Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit saat bertemu dengannya di Jakarta awal pekan ini.

Baca Juga

"Pemerintah sudah membangun jalan tol ke arah Binjai, Belawan dan Tebingtinggi. Harapannya ada pembangunan jalan tol ke arah Kabupaten Karo," ujarnya, Kamis (21/2).

Pembangunan jalan tol Medan -Tanah Karo, ujar Parlindungan akan meningkatkan kelancaran transportasi dan termasuk wisatawan. Karo dikenal dengan daerah agribisnis dan wisata sehingga kehadiran jalan tol diyakini akan semakin mendorong perkembangan kawasan itu.

"Sejalan dengan program Mebidangro (Medan - Binjai dan Karo). jalan tol harusnya ada ke arah Karo karena dari dan ke Medan dan Binjai sudah ada," ujar Parlindungan.

Adapun tol hingga ke Batubara dinilainya juga sangat diperlukan karena mendorong kegiatan di Pelabuhan Kuala Tamjung dan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sei Mangkei. "Tetapi kalau ada tol, tarif tol haruslah terjangkau masyarakat. Saya sudah mengingatkan hal itu," katanya.

Mengutip pernyataan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit saat bertemu dengannya, Parlindungan menyebutkan pemerintah pusat berkomitmen kuat membantu pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol di daerah.

Menurut Danang, ujar Parlindungan, dalam pembangunan jalan tol, pemerintah mempertimbangkan banyak hal antara lain bahwa di sekitar kawasan sudah ada dan bisa tumbuh perumahan, kawasan industri, bahkan perkebunan dan lain sebagainya. "Dengan ada pusat ekonomi, maka jalan tol tidak sepi," katanya.

Sumber : antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA