Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Jokowi Disarankan Klarifikasi Data yang Keliru Saat Debat

Senin 18 Feb 2019 22:30 WIB

Rep: mabruroh/ Red: Dwi Murdaningsih

Kebakaran hutan di Aceh Barat. (Ilustrasi)

Kebakaran hutan di Aceh Barat. (Ilustrasi)

Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas
Data bukan sekadar angka, tapi juga perencanaan pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris menyarankan agar Presiden segera mengklarifikasi data-data yang keliru disampaikan saat debat. Menurut dia, hal itu penting agar masyarakat dibuat jelas dan tidak termakan isu negatif.

Baca Juga

“Baiknya Pak Jokowi mengklarifikasi beberapa data dan fakta yang beliau sampaikan saat debat. Harus diingat selain sebagai capres, Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden di mana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia,” kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Senin (18/2).

Menurutnya, klarifikasi itu penting agar tidak membingungkan publik dan masyarakat tercerahkan apabila Presiden mau membuat klarifikasinya. Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.

Menurut Fahira, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekedar deretan angka, tetapi adalah dasar dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan data yang akurat sambungnya, menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional.

 

Misalnya kata dia, perbedaan data yang sangat signifikan terkait impor jagung antara yang disampaikan Jokowi dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018. Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung.

“Sama halnya seperti klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran,” kata dia.

Selain itu, klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada konflik agraria atau pembebasan lahan untuk infrastruktur juga patut diklarifikasi. Karena tegasnya, fakta di lapangan berkata lain.

Konflik agraria terkait infrastruktur masih terjadi dan diliput luas semua media massa dan diperkuat oleh data dari organisasi yang concern terhadap pembaruan agraria. Bahkan data jumlah konfliknya cukup signifikan.

 

“Makanya harus diklarifikasi. Data dan fakta ini adalah indikator yang paling kuat dan tepat untuk melihat apakah negeri ini baik-baik saja atau malah banyak hal yang harus diperbaiki. Data yang akurat ini penting untuk kebijakan dan pembangunan ke depan siapapun Presidennya nanti,” ucap dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA