Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Isu Perempuan dan Anak Penting dalam Debat Pilpres

Jumat 11 Jan 2019 12:12 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Ali Mansur/ Red: Gita Amanda

Anggota DPD RI Fahira Idris.

Anggota DPD RI Fahira Idris.

Foto: ANTARA FOTO
Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional. 


Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris sebagai senator perempuan asal DKI Jakarta mengatakan selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. "Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Untuk itu, isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres,” ujar Fahira Idris, dalam keterangan persnya Jumat, (11/1).

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema. Untuk tema "Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme" misalnya, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon.

Bagaimana kedua paslon memperlihatkan political will mereka terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan. Termasuk menyelesaikan blue print perlindungan anak hingga implementasinya, yang hingga detik ini belum dimiliki Indonesia.

Basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kemudian, lanjut Fahira, isu soal perempuan dalam tema "Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur". Persoalan ini bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam.

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” papar Fahira.

Sedangkan di tema "Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan", sambung Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih.

Saat ini dikabarkan sekitar 37 persen atau hampir sembilan juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional", menurutnya bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan. Dan tema debat kelima yaitu "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri", bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan.

Bagi Fahira, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. “Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” ujar Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler