REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Komite III DPD-RI Dedi Iskandar Batubara menilai kinerja BPJS Kesehatan perlu dievaluasi. Menurut dia, masih ditemukan banyak persialan meski Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan hampir lima tahun.
Beberapa persoalan terkait besaran iuran dengan manfaat, ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan, serta efektivitas kinerja BPJS Kesehatan perlu segera dievaluasi dan diperbaiki.
“Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas layanan kesehatan, masyarakat peserta BPJS Kesehatan menjadi korban, layanan kesehatan yang diterima menjadi terbatas, antrian yang panjang untuk memperoleh layanan rawat jalan, rawat inap maupun tindakan medis, sistem rujukan menjadi rumit dan hak untuk memperoleh obat pun menjadi berkurang," kata dia dalam acara rapat kunjungan kerja antara delegasi Komite III DPD-RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Selasa (27/11).
Komite III DPD-RI berharap agar persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan dapat segera diatasi. Menurut dia, peran serta pemerintah daerah dan semua stakeholder dapat ditingkatkan dalam mendukung program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh, Dermawan, mengungkapkan sejak 2010, pemerintah daerah Aceh sudah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyatnya. Program itu bernama program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh. Dan dimulai tahun 2014, mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
“Pemprov Aceh menganggarkan dana setengah triliun untuk program jaminan kesehatan. Peningkatan infrastruktur Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya ditingkatkan dan menjadi program prioritas,” kata Dermawan.
Pada kesempatan tersebut, Senator dari Aceh, Rafli Kande menyatakan diperlukan sistem pelayanan kesehatan yang optimal, sinergi dan terintegrasi, sehingga proses evaluasi menjadi sebuah hal yang penting dilakukan agar masyarakat dapat mengapresiasi program JKN.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz menyatakan pelayanan kesehatan merupakan prioritas utama. Diperlukan kerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan, baik di hulu terkait perencanaan, maupun persoalan ketidaksesuaian soal tarif yang menjadi biang masalah.
“Pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang tidak realistis. Untuk mengatasi permasalahan dana dan pelayanan BPJS Kesehatan, diperlukan perencanaan yang realistis,” kata Abdul Aziz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
