REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pertamina dapat segera merealisasikan program BBM Satu Harga. Program milik Pemerintah tersebut dianggap sebagai solusi atas permasalahan harga BBM yang sangat tinggi di berbagai daerah tertinggal dan juga di daerah perbatasan.
Untuk merealisasikan program tersebut, DPD RI siap bekerja sama dengan Pertamina dalam mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga di daerah-daerah. Dalam rapat antara Komite II DPD RI bersama Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina, Jumali, dan Vice President Stakeholders Relations Tengku Mirasfi, Selasa (4/9). Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare meminta agar program BBM Satu Harga di Papua harus benar-benar dikawal agar cepat terealisasikan.
Menurutnya sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum terdistribusi dengan baik. Senator asal Papua ini mengatakan, kapasitas BBM yang didistribusikan masih belum cukup memenuhi kebutuhan di beberapa daerah di Provinsi Papua. Akibatnya masih terjadi kelangkaan BBM yang berakibat selisih harga yang masih tinggi.
Rapat antara Komite II DPD RI bersama Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina, Jumali, dan Vice President Stakeholders Relations Tengku Mirasfi, Selasa (4/9).
“Dari hampir semua kabupaten yang mendapatkan subsidi satu harga itu, kuotanya setengah saja yang tercapai. Padahal nilai subsidinya sudah jelas, laku kemana itu. Mohon dicek, diperjuangkan supaya kuota itu benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Sementara itu, Senator dari Papua Barat Mamberob Y Rumakiek, mengatakan bahwa kilang Pertamina di Sorong masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, apalagi untuk merealisasikan program BBM Satu Harga. “Kami masih kesulitan mendapatkan minyak tanah dan bensin. Ada kilang minyak Pertaminan terkecil di Sorong, tapi masih kurang. Kami sedang mengajukan untuk penambahan kapasitas kilang untuk mencukupi kebutuhan BBM kami,” ucap Mamberop.
Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, menyoroti masalah pendistribusian BBM yang kurang merata. Di daerahnya masih terdapat kelangkaan BBM jenis premium. Akibatnya banyak masyarakat kurang mampu yang kesulitan mencari BBM premium, padahal BBM tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Sering terlambat, apalagi untuk premium. Akibatnya masyarakat kurang mampu beli yang non subsidi. Kami mengharapkan untuk bensin yang dikonsumsi masyarakat menengah kebawah lebih diperhatikan. Masa kita memaksa mereka membeli yang itu (non-subsidi),” kata Senator yang kerap disebut Bang Ken ini.
Merespons masalah program BBM Satu Harga, Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina, Jumali, mengatakan bahwa Pertamina bersama Pemerintah terus mengupayakan yang terbaik untuk merealisasikan program tersebut. Dirinya mengakui sampai saat ini belum sepenuhnya harga BBM di tiap daerah dapat sama, tetapi Pertamina telah membangun tempat-tempat penyaluran BBM di daerah-daerah 3T dan perbatasan.
“Kami akui kami belum bisa menjangkau ke masyarakat yg terjauh, karena wilayah kita yang sangat luas. Tapi dengan program satu harga, minimal mendekatkan. Memang bertahap, semakin lama semakin memperkecil jarak. Kami memang masih perlu waktu, apalagi daerah-daerah yang terluar. Kita berharap, next lebih baik,” kata Jumali.
Jumali menambahkan, dalam merealisasikan program BBM Satu Harga terdapat beberapa tantangan, mulai dari keadaan medan yang sulit ditempuh, masalah volume BBM yang dikirim, dimana jika dikirim dengan volume yang besar tidak ada tempat untuk menampung dan jika dikirim dengan volume yang kecil justru akan memakan biaya yang lebih besar. Lanjutnya, Jumali meminta peranan dari DPD RI dan Pemda untuk membantu merealisasikan program BBM Satu Harga.
“Kami butuh support bapak-ibu DPD RI dan terutama dengan Pemda. Karena Pemda bisa mengatur siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh BBM subsidi. Contohnya Pemda Wamena, mereka turun tangan untuk mengatur siapa yang betul-betul berhak untuk BBM subsidi,” imbuhnya.
Menurut Ketua Komite II, Aji Muhammad Mirza Wardana, untuk dapat merealisasikan program BBM Satu Harga, Komite II siap untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di daerah. Senator DPD RI siap bekerjasama dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program tersebut.
Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komite II dan juga Senator dari Sumatera Utara Parlindungan Purba, Senator Kalimantan Barat Rubaeti Erlita, Senator dari NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi, Senator dari Sulawesi Selatan Andi Muh. Ihsan, Senator dari Sulawesi Utara Marhany VP Pua, Senator dari Gorontalo Rahmijati Jahja, Senator dari Maluku Anna Latuconsina, Senator dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja, Senator dari Sumatera Selatan Asmawati, Senator dari Kepulauan Bangka Belitung Bahar Buasan, Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, dan senator dari Jawa Timur Ahmad Nawardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
