REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI meminta BPJS benahi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembenahan ini tidak lepas lantaran JKN masih menyisakan berbagai permasalahan dalam implementasinya. Akibatnya, masyarakat banyak yang belum secara maksimal dapat terbantu dengan program tersebut.
Senator Gorontalo Abdurahman Abubakar Bahmid menyatakan bahwa kehadiran BPJS yang prematur perlu dibenahi karena banyaknya keluhan rakyat atas pelayanan BPJS. Menurutnya, di Gorontalo, BPJS juga dikeluhkan oleh dokter.
"Kelahiran BPJS ini prematur, untuk itu kehadiran BPJS yang sudah hampir dua tahun harus dibenahi. Terutama permasalahan regulasinya," ujar Abdurahman dalam Expert Meeting BAP DPD RI terkait penindaklanjutan temuan BPK RI atas audit kinerja BPJS, Rabu (27/4).
Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI Sem II/2015 atas penyelenggaraan JKN ditemukan beberapa masalah utama seperti data kepersertaan yang tidak diperbarui, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan,sehingga pelayanan menjadi terhambat dan juga standar INA CBG's yang sering dikeluhkan oleh dokter.
Senada dengan Abdurahman, Senator DKI Jakarta, Fahira Idris menyampaikan bahwa implementasi program JKN oleh BPJS masih jauh dari baik. Fahira menuturkan masih banyak masalah yang dirasakan oleh pasien terkait implementasi JKN.
"Sampai saat ini banyak rakyat Jakarta yang mengeluhkan mengenai pelayanan kesehatan dengan BPJS,seperti dalam masalah obat yang sering dipersulit,dan pemberian ruang inap yang sering dibilang penuh. Dalam UU kesehatan no.36 ada sanksi untuk rumah sakit yang menolak pasien.Namun sampai sekarang sanksi itu masih jarang ditegakkan,untuk itu BPJS perlu diprofesionalisasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
