REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH). Sehingga ke depan penyelenggaran haji bisa berjalan lebih baik seperti transportasi, kesehatan, dan pengetahuan calon haji.
Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara berharap ke depan pelaksanaan ibadah haji bisa lebih baik lagi. Pada tahun ini, untuk data sementara bahwa ada 221 jamaah haji yang meninggal dunia maka perlu ada evaluasi.
“Untuk itu untuk penyelenggara haji harus ada perbaikan agar tahun depan bisa berjalan lebih baik lagi. Terutama pada transportasi, kesehatan, dan info pengetahuan calon haji,” ucap Dedi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/9), seperti dalam siaran persnya.
Dari data sementara itu, lanjutnya, Komite III DPD berharap pada RDP kali ini bisa mencari solusi dan informasi tambahan dari BPKH. “Tentunya bagaimana pengelolaan dana haji selama ini,” cetus senator asal Sumatera Utara itu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Riau Intsiawati Ayus menjelaskan bagaimana pemanfaatan dana haji dalam pembangunan infrastruktur, karena dana haji sangat besar hingga Rp 95 triliun lebih. Seharusnya pemanfaatan dana haji itu bisa digunakan pembangunan hotel atau apartemen untuk calon jamaah haji. Sehingga dapat menekan biaya haji.
Menurutnya, sejauh ini BPKH hanya mengoptimalisasi melalui investasi (perbankan) dana haji. Padahal di Malaysia sudah melakukan pembangunan hotel dan apartemen untuk jamaah haji. “Di Malaysia dana hajinya tidak sebesar di kita. Namun ia bisa membangun hotel dan apartemen,” lontar Intsiawati.
Dikesempatan yang sama, senator asal DKI Jakarta Abdul Azis Khafia berharap BPKH bisa bekerja dengan jujur dan profesional dalam pengelolaan dana haji. Terpenting, dengan besarnya dana haji ini maka bisa meminimkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu calon jemaah haji.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH).
“Dengan besarnya dana haji ini saya berharap bisa menekan biaya haji dan memangkas waiting list calon jamaah haji,” harapnya.
Selain itu, Ketua BPKH Yuslam Fauzi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk memberikan penilaian dan masukan dalam hal investasi dan penempatan dana haji. Tentunya semua itu harus didukung oleh rekrutmen sumber daya manusia atau pegawai yang mumpuni.
Ia menambahkan pihaknya tidak akan bermain-main dalam urusan integritas pegawai. Pasalnya, integritas merupakan kunci sukses Malaysia membangun Lembaga Tabung Haji Malaysia. “Sistem yang baik tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh SDM yang tidak berintegritas,” papar Yuslam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
