REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, antara lain permasalahan nelayan dan perikanan yang terjadi di daerah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana, meminta agar KKP merumuskan program yang bermanfaat dan memprioritaskan pelaku usaha di bidang perikanan di daerah.
Tidak hanya pelaku usaha besar, tetapi juga memprioritaskan nelayan-nelayan kecil. Menurutnya setiap anggota DPD RI selalu menerima aspirasi mengenai kesejahteraan dari para nelayan di daerah yang menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan.
"Program-program yang direncanakan oleh KKP diharapkan bermanfaat bagi masyarakat daerah yang bisa kami dorong dan bantu sosialisasikan ke masyarakat daerah. Kami juga akan menyampaikan aspirasi konstituen kami," ucapnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gambir, Selasa (4/9).
Senator asal Kalimantan Timur ini berpesan agar KKP saat merumuskan peraturan dapat mempertimbangkan kondisi di daerah. Aji Mirza menyoroti masalah pelarangan penangkapan kepiting oleh KKP. Menurutnya pelarangan tersebut tidak sesuai jika diterapkan di daerah asalnya.
"Ada pelarangan pembatasan penangkapan kepiting atau lobster. Di beberapa daerah, kepiting itu hama, karena mengganggu tanaman," tambahnya.
Sementara itu, beberapa Senator menyoroti sulitnya perizinan penggunaan kapal tangkap di daerah. Prosedur pengajuan perizinan dianggap rumit dan memakan waktu lama. Akibatnya banyak pelaku usaha penangkapan ikan yang tidak bisa beroperasi dikarenakan terkendala masalah perizinan.
Salah satunya disampaikan oleh Senator dari Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja. Dirinya menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha perikanan termasuk nelayan yang tidak bisa bekerja menangkap ikan karena belum menerima izin. Para nelayan takut untuk beroperasi dan ditangkap oleh penegak hukum karena tidak memiliki izin.
"Teman-teman kesulitan mengurus perizinan kapal. Bahkan kapal-kapal dibawah 10 GT kesulitan mengurus surat izin. Akhirnya mereka terpaksa pakai makelar, biaya-pun mahal," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba meminta agar KKP menyusun program untuk mengembangkan sektor perikanan di Pulau Nias. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Nias dan berkomitmen akan membangun Pulau Nias, salah satunya di bidang perikanan.
Senator asal Sumatera Utara ini juga berharap KKP dapat berkoordinasi dengan Komite II DPD RI terkait perumusan program pengembangan perikanan di daerah. Agar program tersebut tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha perikanan di daerah.
"Kita mendorong dan mendukung segala kegiatan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kita mohon bisa berkoordinasi dengan DPD RI dan pelaku usaha perikanan. Kalau kita mengeluarkan ini (program), dampaknya opo? Pertemuan hari ini kami ingin ada manfaatnya bagi bangsa," ucap Parlindungan Purba.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, menjelaskan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti bersama KKP selalu mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu tujuan dari KKP adalah mengupayakan agar usaha perikanan kecil ataupun besar dapat terus berjalan. Nilanto juga berkomitmen untuk menguatkan kerjasama dengan DPD RI untuk dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan para pelaku usaha perikanan.
"Banyak hal yang sudah kita lakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hari ini kita semakin menguatkan hubungan batin untuk dapat membangun kerja sama yang lebih baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DPD RI," ucap Nilanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
