REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II DPD meminta pemerintah merevisi target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt. Anggota Komite II DPD Djasarmen Purba mengatakan, meski pihaknya mengapresiasi program tersebut, namun ada beberapa kendala yang membuat target tersebut sulit dicapai. Salah satunya, yakni kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini.
"Target pertumbuhan ekonomi dibuat enam sampai tujuh persen. Nyatanya, dikatakan pemerintah pertumbuhan hanya 4,67 persen. Kalau ini terjadi apakah memungkinkan program yang sangat bagus ini tetap lanjut," kata Djasarmen di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Selain itu, Djasarmen mengatakan, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat ini juga menjadi kendala untuk mencapai target 35 ribu megawatt. Keadaan tersebut, lanjutnya, tentu akan membuat anggaran membengkak karena sebagian besar barang-barang yang dibeli untuk pembangunan pembangkit listrik adalah barang impor.
Kurang cakapnya koordinasi antar kementerian pun, kata Djasarmen, juga menjadi kendala lain. Kerja sama antar kementerian yang hingga saat ini belum berjalan dengan baik dinilai akan menghambat terealisasinya target tersebut.
"Apakah tiga itu sudah diantisipasi. Harapan kami di Komite II DPD, target 35 ribu megawatt ini ada penyesuian, bahasanya revisi. Agar ketika tahun 2016, 2017 ketika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seperti yang diharapkan, dapat lebih memungkinkan (untuk tercapai)," ujarnya.
"Jadi sudah ditentukan 35 ribu megawatt ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai karena kondisi itu, paling parah bisa gagal, itu riskan sekali," kata anggota DPD asal Kepulauan Riau itu lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
