Rabu 20 May 2015 19:13 WIB

DPD Soroti Isu Perempuan dan Kemiskinan

Rep: c82/ Red: Dwi Murdaningsih
Wakil Ketua DPD GKR Hemas.
Foto: Antara
Wakil Ketua DPD GKR Hemas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD menyelenggarakan Konferensi Nasional dengan tema 'Perempuan Inspirasi Perubahan: Peran Anggota Legislatif dalam Penghapusan Pemiskinan Perempuan di Indonesia' hari ini, Rabu (20/5). Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut diselenggarakan di Ruang Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas mengatakan, forum tersebut merupakan bentuk komitmen DPD untuk mendukung penguatan kapasitas organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik dengan isu gender untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan agar terdapat kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan miskin. Selain itu, kata Hemas, juga untuk mendorong peningkatan akses perempuan miskin ke pelayanan publik.

"Konferensi ini menjadi forum bagi anggota DPD, DPRD, DPR, organisasi perempuan atau organisasi yang bergerak di isu gender dan pemerintah untuk membangun kerjasama positif dalam rangka menanggulangi isu pemiskinan," kata Hemas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam pidato pembukaannya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, perempuan dan kemiskinan adalah isu yang harus diperhatikan dengan serius oleh seluruh pihak. Saat ini, lanjutnya, perempuan Indonesia dihadapkan dengan berbagai isu.

"Diskriminasi gaji perempuan yang lebih rendah, isu tentang prostitusi di DKI Jakarta, perempuan di pesisir ditinggalkan suami, lalu menjanda, kemudian tes keperawanan beberapa tahun lalu di kepolisian sekarang di TNI," kata Farouk.

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD yang memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu kemiskinan dan gender. Selain itu, organisasi perempuan dan organisasi yang bergerak di isu gender juga ambil bagian dalam konferensi tersebut.

Ada beberapa isu kemisikinan dan perempuan yang dibahas dalam konferensi tersebut, diantaranya meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial, meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, serta memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri.

Selain itu, konferensi tersebut juga akan membahas isu memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi serta memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement