Jumat 20 May 2022 22:31 WIB

Pemprov Bengkulu Sambut Baik Keputusan Presiden Bolehkan Ekspor CPO

Pencabutan larangan ekspor CPO dinilai dapat mengembalikan harga TBS sawit.

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan (ilustrasi). Pemprov Bengkulu menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sawit.
Foto: ANTARA/Budi Candra Setya
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan (ilustrasi). Pemprov Bengkulu menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sawit.

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BENGKULU -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sawit ke luar negeri.

Pencabutan larangan ekspor tersebut dinilai dapat mengembalikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit berangsur-angsur membaik. "Alhamdulillah kita sambut baik keputusan Presiden RI dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, sebab itu merupakan aspirasi masyarakat," kata Rohidin.

Baca Juga

Ia meminta agar seluruh perusahaan dapat membeli TBS dari petani sawit dengan harga terendah yaitu Rp 2.400 per kilogram. Sebab, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan harga beli Tandan Buah Sawit (TBS) sawit di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dengan harga tertinggi yaitu Rp 3.200 per kilogram.

Namun, perusahaan CPO diberi toleransi dengan membeli sawit dari petani sekitar 5 persen dari harga yang ditetapkan atau Rp 2.600 per kilogram. Harga TBS sawit yang telah ditetapkan tersebut berlaku sejak 17 Mei sampai dengan ditetapkan kembali harga TBS sawit oleh tim penetapan harga TBS produksi perkebunan Provinsi Bengkulu.

Sedangkan untuk perusahaan yang tidak membeli TBS sawit dengan harga yang telah ditentukan akan diberi sanksi administratif bahkan pencabutan izin operasional.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement