REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, mencatat, harga minyak goreng di pasar tradisional di kota setempat tinggi. Sebab pedagang masih menjual barang yang dibeli sebelum terbitnya ketentuan pemerintah.
"Pedagang tidak bisa menjual dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena mereka membeli dengan modal atau harga lama sebelum harga penetapan pemerintah," kata Kepala Diskopukmdag Banda Aceh M Nurdin, di Banda Aceh, Rabu (16/2/2022).
M Nurdin menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring lapangan, di pasar tradisional Banda Aceh seperti pasar Al Mahirah, Seutui dan Peuniti, harga jual minyak goreng di sana masih tinggi berkisar antara Rp 20.000sampai Rp 22.000 per liter. Menurut dia, saat ini pada pedagang grosir persediaan minyak gorengnya juga sudah sudah kosong, hal itu karena distributor langsung menyalurkannya kepada pedagang.
"Pedagang grosir telah melakukan pemesanan atau order minyak goreng, namun tidak ada pasokan dari distributornya," ujarnya.
M Nurdin menyebutkan, satu harga minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah baru berjalan di toko ritel modern seperti Suzuya Mal, Alfa Mart dan Indomaret yakni dengan harga Rp 11.500 per liter untuk minyak curah. Kemudian, minyak goreng kemasan sederhana dijual dengan harga Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 14 ribu per liter, di dalamnya sudah termasuk PPN.
"Namun, persediaan minyak goreng di pasar modern tersebut saat ini juga masih sangat terbatas karena tidak normalnya pasokan barang dari distributor," kata M Nurdin.
Dikatakannya, pada awalnya persediaan minyak goreng tersebut mencukupi, bahkan masyarakat lebih banyak membelinya di ritel modern dengan ketentuan maksimal dua liter per orang. Tetapi, beberapa hari belakangan ini persediaan minyak goreng di toko ritel modern dan pedagang pengecer juga mulai menipis, bahkan sebagiansudah kosong.
Terkait hasil monitoring yang telah dilakukan, pihaknya telah melaporkan kepada pemerintah provinsi hingga pusat, dan diharapkan adanya solusi terhadap persoalan ini. "Hasil monitoring ini juga telah kami laporkan secara berjenjang ke Pemerintah Aceh dan Kementerian Perdagangan RI, semoga ada solusi dalam waktu dekat," kata M Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
