REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno angkat bicara terkait pro dan kontra pakaian jilbab untuk siswi non-Muslim di SMK N 2 Padang. Persoalan jilbab di SMK N 2 Padang ini menjadi viral beberapa hari belakangan lantaran ada salah satu siswi non-Muslim yang keberatan memakai jilbab. Persoalan ini kian jadi sorotan karena sampai mengundang respons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
"Ini persoalan kecil sebenarnya. Terlalu teknis. Karena ada guru BK (bimbingan konseling) yang kurang sensitif yang seakan menganggap memakai jilbab ini wajib untuk semua. Terlalu jauh kalau anggap ada diskriminasi. Enggak usah bicara HAM karena masyarakat Sumbar sudah lebih dulu paham dengan HAM," kata Irwan kepada Republika, Rabu (27/1).
Irwan mengatakan, pihak sekolah juga sudah meminta maaf karena ada kekeliruan dari salah seorang oknum guru yang merasa aturan seragam berjilbab sebagai suatu kewajibkan bagi semua murid. Padahal, dari aturan sekolah, aturan pemerintah daerah sampai aturan Kemendikbud, tidak aturan yang mengharuskan siswi non-Muslim berjilbab.
Irwan meminta, semua kepala sekolah di Sumbar mulai dari SD, SMP, SMA sederajat agar ke depan lebih hati-hati dan sensitif mengenai persoalan yang berpotensi dianggap intoleran. "Tidak ada di dalam Perda baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dan aturan Kemendikbud mengharuskan jilbab untuk non-Muslim," ujar Irwan.
Dia juga menyayangkan adanya salah satu orang tua siswi SMK 2 Padang yang mengunggah video terkait aturan berjilbab ini ke sosial media ketika duduk perkara masih sebatas dengan guru BK. Harusnya, menurut Irwan, persoalan ini didudukkan dulu dengan kepala sekolah, kepala cabang dinas sampai kepala dinas.
Baca juga : Tiga Negara akan Geser Indonesia Jadi Negara Muslim Terbesar
"Guru BK (SMK 2 Padang) itu salah karena seakan mewajibkan seragam berjilbab. Orang tua juga salah karena memviralkan sebelum persoalan sampai ke kepala sekolah," ujar Irwan.
Irwan menganggap, persoalan jilbab ini sudah selesai karena sudah ada permintaan maaf dari pihak sekolah. Selain itu, siswi non-Muslim juga diberi kebebasan mau mengenakan seragam berjilbab atau tidak. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan menurut Irwan juga sudah menurunkan tim menangani persoalan ini.
Dia menyayangkan, persoalan jilbab di SMK ini justru memunculkan kembali sentimen terhadap Sumatera Barat. Di mana ada banyak orang di sosial media menganggap Sumbar sebagai provinsi yang intoleran.
Menurut Irwan, hal tersebut tidak benar. Ia menegaskan, masyarakat Sumbar sudah sangat paham dengan toleransi dan sikap salling menghormati keberagaman.
Pekan lalu, salah seorang orang tua murid bernama Elianu Hia memprotes pihak SMK 2 Padang karena merasa anaknya dipaksa memakai pakaian berkerudung di sekolah. Protes Elianu ini menjadi viral karena ia sebarkan melalui akun sosial media Facebook miliknya.
Baca juga : Kisah Syekh Kalahkan Jin Ifrit dan Islamnya Rakyat Maladewa
Elianu yang merupakan non-Muslim mendatangi sekolah karena anaknya sudah tiga kali dipanggil ke ruang guru Bimbingan Konseling lantaran tidak berpakaian seperti siswi lain yang memakai kerudung.
"Jadi, anak saya ini sudah tiga minggu ini dipanggil terus ke kantor BK, sehingga akhirnya saya datang. Saya tanya, ini kebijakan siapa, karena tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab, ini keputusan sekolah. Wajib katanya," kata Elianu, Jumat (22/1).
Elianu keberatan anaknya diharuskan memakai jilbab karena tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu. Terlebih, anaknya merupakan non-Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
