Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

'Bantuan Covid-19 Inisiatif Pusat, Bukan Kandidat Pilkada'

Kamis 26 Nov 2020 21:22 WIB

Red: Muhammad Hafil

'Bantuan Covid-19 Inisiatif Pusat, Bukan Kandidat Pilkada'. Foto ilustrasi: bantuan sosial.

'Bantuan Covid-19 Inisiatif Pusat, Bukan Kandidat Pilkada'. Foto ilustrasi: bantuan sosial.

Foto: ANTARA/Aswaddy Hamid
Kandidat pilkada diminta tak politisasi bantuan covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID,SIMALUNGUN – Calon bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) menyatakan, beragam bantuan yang diberikan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 merupakan program dari pemerintah pusat. Sehingga, bantuan ini bukan inisiatif pemerintah kabupaten apalagi calon kepala daerahnya.

Sejumlah bantuan yang dimaksud yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif yang bisa digunakan untuk modal kerja, subsidi gaji, diskon listrik, bantuan pangan non-tunai, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, termasuk Kartu Prakerja.

“Semua bantuan itu merupakan program pemerintah pusat, bukan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun,” kata RHS saat bersilaturahmi dengan warga Simbolon Tengkoh, Panombeian Panei seperti dikutip Republika dari siaran persnya, Kamis (26/11).

Baca Juga

Menurut RHS, beragam program tersebut dibuat pemerintah pusat untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19. Karena itu, RHS mengingatkan, program-program tersebut akan tetap dilanjutkan selama masa pandemi, tak terpengaruh dengan hasil Pilkada Simalungun.

“Masyarakat Simalungun sudah cerdas. Jangan ada yang mau diintimidasi menakut-nakuti jika tidak memilih suatu kandidat, maka program-program tersebut akan dihentikan,” tegas Radiapoh.

Bukan hanya kepada warga di Simbolong Tengkoh, Panombeian Panei, pernyataan tersebut juga terus disuarakan RHS di sejumlah wilayah lain. Hal tersebut dilakukan RHS demi meluruskan informasi.

Belakangan, warga Simalungun mendapatkan ancaman yang menyatakan program bantuan tersebut tidak akan dilanjutkan ketika masyarakat tak memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu.

“Kita seharusnya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan beragam bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sekali lagi saya ingatkan jika program-program itu bukanlah program paslon, tapi pemerintah pusat. Jadi tidak ada kaitannya dengan hasil Pilkada Simalungun,” kata RHS.

Karena itu, RHS yang berpasangan dengan H Zonny Waldi dalam kontestasi Pilkada Simalungun itu meminta warga tidak khawatir untuk terus menggelorakan semangat perubahan, termasuk tidak memilih salah satu kandidat yang menebarkan intimidasi dan ancaman tersebut.

“Jangan takut diintimidasi atau diintervensi. Ini yang perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat Simalungun. Mari kita berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berlalu juga harapan terwujudnya perubahan di Simalungun terkabul,” imbau Radiapoh.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pernah mengingatkan kepada seluruh pihak termasuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk berwaspada terhadap praktik politisasi bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

 

Praktik politisasi bantuan Covid-19 bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu khususnya petahana menjelang pilkada.

“Bantuan untuk korban Covid-19 kalau tidak dipantau ini kadang-kadang dipolitisasi oleh orang yang jadi petahana,” jelas Divisi Pengawasan Bawaslu RI Mochamad Afifuddin pada 21 Juli lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA