REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan mengaudit bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri di Sulawesi Barat setelah bencana gempa bumi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.
"Audit bertujuan untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/1).
Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar. Untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat Menteri Basuki telah menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulbar.
Tugasnya akan mengkoordinir balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di provinsi untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat. Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah.
Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, satu unit backhoe loader, satu unit dozer, satu unit tronton, 5 unit dump truck, dan satu unit mobil crane. Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, mencakup 6 unit Mobil Tangki Air, 30 unit tangki air, 1 unit mobil toilet, dan 10 unit tenda darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
