REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Inspektur Dua (Ipda) Lukman Djafar Mora tak menyangka bisa bertemu dengan para jurnalis dari sejumlah organisasi kewartawanan di Provinsi Gorontalo. Ini adalah pengalaman pertamanya setelah 24 tahun menjadi seorang polisi. Momen langka bagi dia, dan juga 32 peserta Pendidikan Perwira Alih Golongan (PAG) Tahun 2020 Polda Gorontalo tak disia-siakannya.
Dalam sesi pembekalan yang menghadirkan empat jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), peserta PAG mendapatkan pengetahuan baru seputar dunia wartawan. Kegiatan tersebut berlangsung Senin (21/10) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo.
"Waktu yang disediakan hanya 1,5 jam. Sangat singkat, namun kami mendapat pengetahuan tentang media," ujar bapak lima orang anak ini.
Pengetahuan ini, kata Lukman, tentunya sangat dibutuhkan selepas menjalani pendidikan PAG selama satu bulan di SPN Polda Gorontalo. Usai dilantik sebagai perwira dengan pangkat Ipda, mereka akan kembali ke polres masing-masing dan kemungkinan besar menjadi kapolsek.
Sebagai ujung tombak Korp Bhayangkara, pengetahuan soal media dan wartawan tentunya sangat diperlukan. "Pengetahuan ini (media) akan sangat berguna sekali bagi kami dalam menjalankan tugas," kata anggota Ditlantas Polda Gorontalo.
Sekretaris AJI Kota Gorontalo, Wawan Akuba, menyampaikan tugas jurnalis di lapangan, khususnya saat meliput demo, sangat berisiko terhadap tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun oknum aparat. Ketidakpahaman berbagai pihak tentang tugas wartawan yang dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999, seringkali menimbulkan korban di kalangan jurnalis.
Hal tersebut, kata dia, tentunya bisa dihindari jika keduabelah pihak saling memahami tugas dan fungsinya. "Kegiatan hari ini sebagai upaya sinergi yang positif antara kalangan jurnalis dengan jajaran Polda Gorontalo. Ke depan kita berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antara wartawan dan polisi ketika bertugas di lapangan, khususnya saat aksi unjukrasa," tutur dia.
Sementara Helmi Rasid ( AMSI), Fadli Poli (PWI), dan Irwanto Achmad (SMSI) mengungkap, berbagai ketentuan yang mengatur tentang keberadaan media massa sebagai bagian dari pers nasional, perlindungan dan kemerdekaan pers. “Tampilnya jurnalis dalam kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari gagasan yang muncul saat dialog antara pimpinan organisasi pers dengan Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, SIK, beberapa waktu lalu,’’ kata dia.
Menurut Helmi, jika kegiatan pembekalan ini bisa disetujui Polri secara institusi, mungkin menjadi yang pertama di Indonesia di mana unsur pers dilibatkan dalam sistem pendidikan yang ada di kepolisian. Dia yakin kegiatan seperti ini menjadi salah satu ikhtiar dalam upaya mereduksi kekerasan terhadap jurnalis maupun pers. "Semoga ini bisa terwujud," imbuh dia.
Helmi berharap, kegiatan sinergi antara jurnalis dengan Polda Gorontalo terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ia yakin jika sinergi ini meningkat akan membawa dampak positif bukan hanya bagi Polri dan jurnalis, tapi juga masyarakat. "Kami sangat apresiasiatas kegiatan bersama ini. Mudah mudahan ke depan tak hanya di tingkat Polda tapi juga Polres," cetus dia.
Kepala SPN Polda Gorontalo, Kombes Pol Agus Widodo, SiK, mengatakan, kegiatan ini terealisasi setelah muncul gagasan dari Kapolda Gorontalo dan kalangan jurnalis. Ia mengakui persiapannya sangat singkat namun tak mengurangi antusias peserta. Bahkan waktu yang disediakan untuk sesi pembekalan dianggap masih kurang.
"Ke depan kegiatan pembekalan dari kalangan jurnalis akan kita persiakan lebih matang lagi. Kita siapkan untuk diterapkan dalam pendidikan calon siswa Bintara," tutur dia.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, SIK, mengapresiasi peran yang dilakukan pers dalam kegiatan di PAG. Menurut dia, kegiatan ini adalah salah satu bentuk sinergi positif Polri dan Insan Pers.
Dengan kemitraan ini, diharapkan bisa memahapi tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak sekaligus meningkatkan profesionalisme di bidangnya masing-masing. "Ini juga bagian dari implementasi manajemen media yang menjadi kebijakan pimpinan Polri," tutur jenderal bintang dua yang pernah bertugas sebagai penyidik di KPK RI ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
