Friday, 25 Jumadil Akhir 1443 / 28 January 2022

Dewan Soroti Harga Pertalite di Wamena Rp 100 Ribu per Liter

Senin 06 Dec 2021 15:01 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Yakoba Lokbere.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Yakoba Lokbere.

Foto: Tangkapan layar
Yakoba Lokbere mengisi tiga liter pertalite dan membayar Rp 300 ribu.

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Yakoba Lokbere menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang dijual seharga Rp 100 ribu per liter di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dia mendapati harga pertalite di Wamena, ibu kota Jayawijaya dijual Rp 100 ribu per liter.

"Saya mengimbau dan mengharapkan Pemerintah (Kabupaten) Jayawijaya dan pemerintah yang ada di pegunungan tengah tolong memperhatikan secara serius kelangkaan BBM yang terjadi. Kami juga dapat laporan pertalite satu liter di Wamena Rp 50 ribu," kata politikus Partai Nasdem itu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin (6/12).

Baca Juga

Yakoba menyebut, situasi itu sangat memberatkan masyarakat Kabupaten Jayawijaya, yang mayoritas tidak berpenghasilan tetap. "Dua hari yang lalu saya sendiri jadi korban. Saya isi tiga liter jadinya saya bayar Rp 300 ribu dan ini ada saksi. Di pegunungan ini kita harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah secepatnya karena masyarakat kita di sini ekonomi lemah," ujarnya.

Menurut Yakoba, kelangkaan itu bukan disebabkan karena keterlambatan distribusi dari aviasi. Pasalnya penerbangan rute Jayapura-Jayawijaya selama ini normal dan tidak mengalami gangguan.

"Untuk menyelamatkan keresahan ini harus ada tindakan nyata yang diambil. Jangan terkesan sudah ada masalah di masyarakat dan pemerintah lihat tetapi seakan-akan tidak mengambil satu keputusan dan satu langkah tegas. Seakan-akan mereka sedang tertidur, tidak bisa menolong masyarakat menjelang 25 Desember," kata Yakoba.

Dia berharap, DPRD Kabupaten Jayawijaya mengambil peran untuk melihat situasi yang sudah berlangsung satu pekan lebih itu. Dia meminta masalah itu ditindak tegas aparat berwenang.

"Kalau pun ada pengecer liar atau orang yang memanfaatkan situasi ini dengan menargetkan harga di luar daripada harga normal, ini tugas daripada DPRD daerah dan pemerintah untuk memantau dan mengantisipasi masalah yang tidak kita harapkan terjadi. Harus ditindak tegas," kata Yakoba.

Yakoba optimistis situasi yang terjadi di Jayawijaya itu bisa berimbas ke sejumlah kabupaten pemekaran yang ada di pegunungan. Pasalnya, suplai BBM ke daerah pemekaran berasal dari Jayawijaya.

"Jayawijaya yang dianggap ibu kota (dari delapan kabupaten pemekaran) saja sudah begitu, apalagi kabupaten lain. Itu saya tidak bisa bayangkan pasti mereka lebih susah lagi," kata Yakoba.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA