Thursday, 16 Zulhijjah 1441 / 06 August 2020

Thursday, 16 Zulhijjah 1441 / 06 August 2020

Gubernur Kaltara Diskusikan Bansos dengan Mensos

Rabu 08 Jul 2020 06:32 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie (kiri) dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie (kiri) dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Foto: Dok. Pri
Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mendapatkan sejumlah penjelasan langsung dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait bantuan sosial (bansos) dalam penanggulangan pandemi corona di Kantor Kemensos, Selasa (7/7). Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara. 

Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga, kata dia, kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin. 

"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip, " kata Irianto.

Upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos, dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif. Hal ini, kata dia, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya. 

Irianto memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU.  "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Mensos menjanjikan adanya pembangunan fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan.  "Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," kata Irianto. 

"Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan, karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, " tambah dia.

Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp 11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp 200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.

"Saya juga berterimakasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air." kata Irianto.

Irianto menyebut Mensos sebagai mitra diskusi yang mengasyikkan. "Orangnya cerdas dan Humble (rendah hati)," kata Irianto dalam postingan di akun Facebooknya beberapa waktu lalu. Irianto mengatakan, sudah lama mengenal sosok Ari Batubara.  

Tepatnya pada 2015, sejak menteri muda ini menjabat Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Kini, kesan menyenangkan itu muncul kembali saat Irianto bertemu ke ruang kerja Mensos, Senin (6/7). Kebetulan kedua pejabat bertemu dalam agenda dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA